Analisis yuridis terhadap pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat dalam perspektif hukum pidana Islam

Akmal, Farhan Al Khalik (2026) Analisis yuridis terhadap pasal 2 undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian daerah Jawa Barat dalam perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak_2.pdf Download (290kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISM) 3_skbebasplagiarism.pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (445kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (523kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 11_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB) | Request a copy

Abstract

TPPO adalah kejahatan yang merendahkan martabat dan hak asasi manusia,serta menunjukkan proses yang kompleks di berbagai wilayah Indonesia, termasuk provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian daerah Jawa Barat, tertulis sebanyak 20 kasus perdagangan orang terungkap selama bulan November 2024 yang melibatkan 27 korban dan jumlah tersangka yang sama. Validitas data tersebut didukung dengan hasil wawancara yang menjelaskan bahwa data tersebut akurat, serta telah ditindaklanjuti melalui proses peradilan maupun restorative justice. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) di Polda Jawa Barat; Kendala dan upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Jawa Barat; dan Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Penelitianiini menggunakaniteori-teori yaitu teori penegakan hukum, teori persamaan di hadapan hukum dan teori Maqashid al-Syariah. Peneliti menggunakan teori-teori tersebut guna mendukung memberikan pemahaman tentang tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), mengetahui kendala serta upaya dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang, membantu peneliti dalam pemahaman tinjauan Hukum Positif dankHukumiPidanaoIslam terhadap tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, dan termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi keputakaan (library research) dan studi lapangan (field research). Analisis dilakukan dengan menelaah, mengelompokkan, menghubungkan, menafsirkan serta menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Penegakan UUPTPPO di wilayah hukum Polda Jawa Barat pada praktiknya penyidik tidak dapat menetapkan suatu peristiwa sebagai tindak pidana perdagangan orang hanya karena adanya perbuatan perekrutan dan pemindahan orang. Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi ta’zir kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Kendala yang sangat krusial dalam penegakan TPPO yaitu keterbatasan kapasitas dan spesialisasi dalam aspek teknis dan digital forensik dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah dengan peningkatan kompetensi penyidik, penguatan kerja sama anatarinstansi, serta optimalisasi penggunaan teknologi digital dalam penyidikan.

Actions (login required)

View Item