Perbandingan rekonstruksi hak amil zakat: Analisis komparatif fatwa MUI no. 8/2011 dan Irsyad Fatwa Mufti no. 168/2022 terhadap defisit operasional lembaga zakat

Hakim, Annisaa and Athoillah, Mohamad and Madaniyyah, Fathimah and Nugroho, Fahmi Hasan (2026) Perbandingan rekonstruksi hak amil zakat: Analisis komparatif fatwa MUI no. 8/2011 dan Irsyad Fatwa Mufti no. 168/2022 terhadap defisit operasional lembaga zakat. Comparativa (Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Palu), 7 (1). ISSN 2774-8111

Preview

Text 314-Article Text-733-1-10-20260614.pdf Download (442kB) | Preview

Abstract

ENGLISH: Zakat management institutions in Indonesia and Malaysia face operational deficits due to limitations on amil rights, despite continuous increases in zakat collection. This study aims to compare MUI Fatwa Number 8 of 2011 and Irsyad al-Fatwa of the Federal Territory Mufti Number 168 of 2022 regarding the limitations on zakat amil rights. Employing a normative qualitative approach with descriptive-analytical methods and literature review, the analysis is framed by Maqasid Shariah theory and Maslahah Mursalah. The findings reveal that MUI Fatwa emphasizes flexibility without fixed limits to adapt to operational contexts, while Irsyad Fatwa strictly limits amil rights to 1/8 to maintain trust in accordance with the Shafi'i school. This difference in approach impacts operational efficiency and public trust: flexibility enhances efficiency but requires stringent oversight, while rigid limitations build trust but hinder institutional performance. This study enriches contemporary fiqh muamalah discourse and offers recommendations for sustainable zakat management policy. INDONESIA: Lembaga amil zakat di Indonesia dan Malaysia menghadapi defisit operasional akibat keterbatasan hak amil, meskipun penghimpunan zakat terus meningkat. Penelitian ini bertujuan membandingkan Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 dan Irsyad al-Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Nomor 168 Tahun 2022 terkait batasan hak amil zakat. Menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode deskriptif-analitis dan studi pustaka, analisis dibingkai teori Maqasid Syariah dan Maslahah Mursalah. Hasil menunjukkan Fatwa MUI menekankan fleksibilitas tanpa batasan tetap untuk adaptasi konteks operasional, sedangkan Irsyad Fatwa membatasi ketat 1/8 untuk menjaga amanah sesuai mazhab Syafi'i. Perbedaan pendekatan ini berdampak pada efisiensi operasional dan kepercayaan publik: fleksibilitas meningkatkan efisiensi namun memerlukan pengawasan ketat, sementara batasan rigid membangun kepercayaan tetapi menghambat kinerja lembaga. Penelitian ini memperkaya diskusi fiqh muamalah kontemporer dan menawarkan rekomendasi kebijakan pengelolaan zakat yang berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item