Pemotongan upah karyawan atas kehilangan barang dihubungkan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan: Studi kasus di Restoran Food and Beverage X Kota Bandung

Rohimah, Syavina Alya (2026) Pemotongan upah karyawan atas kehilangan barang dihubungkan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan: Studi kasus di Restoran Food and Beverage X Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (239kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) Syavina Alya Rohimah (2).pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftar Isi.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB 1.pdf Download (442kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)
	Text (BAB III) 6_BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text (BAB V) 8_BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_Lampiran Penelitian (2).pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Upah merupakan hak dasar pekerja yang dilindungi hukum dan berkaitan dengan penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Secara normatif, pemotongan upah hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kerja, pembuktian kesalahan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, di Restoran Food and Beverage X Kota Bandung ditemukan pemotongan upah yang dibebankan secara kolektif (tanggung renteng) meskipun pelaku telah diketahui, serta melebihi batas dalam PKWT. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. Penelitian ini membahas pelaksanaan pemotongan upah karyawan atas kehilangan barang di Restoran Food and Beverage X Kota Bandung, kendala hukum yang dihadapi karyawan, serta upaya perlindungan hukum terhadap praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketiga aspek tersebut dalam perspektif hukum pengupahan dan perlindungan pekerja. Berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengatur bahwa pemotongan upah untuk ganti rugi harus didasarkan pada perjanjian kerja sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum sebagai grand theory, teori perjanjian sebagai middle theory, dan teori perjanjian kerja sebagai applied theory untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum dan praktik pemotongan upah karyawan atas kehilangan barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris serta pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji Pasal 63 PP No. 36 Tahun 2021. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan upah di Restoran Food and Beverage X Kota Bandung belum sesuai dengan PP No. 36 Tahun 2021 maupun PKWT. Kendala yang dihadapi karyawan meliputi lemahnya posisi tawar, ketidakjelasan pembuktian kesalahan, dan rendahnya pemahaman hak normatif. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang lebih optimal melalui pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kerja guna mencegah ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha, kejelasan mekanisme pembuktian kesalahan, serta peningkatan pemahaman pekerja terhadap hak normatif dan mekanisme hukum ketenagakerjaan melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Actions (login required)

View Item