Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata

Rangga, Ramadhan (2026) Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (219kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) lembar pernyataan (14).pdf Download (402kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 4_daftarisi.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 5_bab1.pdf Download (499kB) | Preview
	Text (BAB II) 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (584kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (682kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital telah mendorong pertumbuhan pesat layanan pinjaman online (financial technology lending/fintech lending). Namun, tidak semua layanan pinjaman online beroperasi secara legal. Pinjaman online ilegal menjadi permasalahan yang meresahkan masyarakat karena sering kali tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta menerapkan praktik yang merugikan pengguna, seperti bunga yang sangat tinggi, penagihan tidak manusiawi, dan penyalahgunaan data pribadi. Tujuan penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu: (1) untuk mengetahui status hukum perjanjian pinjaman online ilegal dalam Pasal 1320 KUH Perdata (2) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa antara peminjam dan pinjol ilegal dalam proses perlindungan hukum terhadap pengguna (3) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1) Status hukum pinjaman online ilegal yang dilakukan melalui platform tanpa izin OJK pada dasarnya tidak memenuhi syarat objektif sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai causa yang halal dan objek perjanjian yang diperbolehkan hukum. Perjanjian pinjaman online ilegal berstatus batal demi hukum yang merugikan debitur tidak dapat dituntutkan secara sah, 2) Mekanisme penyelesaian sengketa antara peminjam dan penyelenggara pinjaman online (pinjol) ilegal secara hukum bersifat terbatas, peminjam dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum, apabila pinjol ilegal melakukan tindakan seperti pencemaran nama baik, penyebaran data pribadi, pengenaan bunga tinggi dan penagihan dengan kekerasan. Konsumen dapat menuntut ganti rugi 3) Perspektif hukum perdata, pengguna jasa pinjaman online ilegal berhak memperoleh perlindungan hukum karena perjanjian yang dibuat dengan penyelenggara ilegal tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata dan karenanya batal demi hukum. Pengguna dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang muncul akibat perbuatan melawan hukum (PMH). Dengan demikian, hukum perdata memberikan landasan yang kuat bagi korban untuk memperoleh pemulihan hak serta perlindungan dari praktik keuangan yang tidak sah. ENGLISH: The development of digital technology has brought significant changes to various aspects of life, including the financial sector. Ease of access to digital financial services has driven the rapid growth of online lending services (financial technology lending/fintech lending). However, not all online lending services operate legally. Illegal online lending has become a public concern because they often lack permits from the Financial Services Authority (OJK) and employ practices that harm users, such as exorbitant interest rates, inhumane collection practices, and misuse of personal data. The purpose of this research has three objectives: (1) to determine the legal status of illegal online lending agreements under Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata); (2) to determine the dispute resolution mechanism between borrowers and illegal lending services within the legal protection process for users; and (3) to determine the legal protection for users of illegal online lending services from a civil law perspective. The research method used in this study is descriptive analytical, describing applicable laws and regulations in relation to legal theories and the practice of implementing positive law. The theories used in this research are the theory of legal protection and the theory of consumer protection for users of illegal online lending services from the perspective of civil law.. The results of this study indicate that 1) The legal status of illegal online loans conducted through platforms without OJK permission essentially does not meet the objective requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, specifically regarding lawful causes and legally permissible objects of agreement. Illegal online loan agreements that are legally void and detrimental to the debtor cannot be legally sued. 2) The dispute resolution mechanism between borrowers and illegal online loan providers (pinjol) is legally limited, borrowers can file a lawsuit based on Article 1365 of the Civil Code regarding unlawful acts, if illegal pinjol commits actions such as defamation, dissemination of personal data, imposition of unreasonable interest, or collection with violence. Consumers can sue for compensation 3) From a civil law perspective, users of illegal online lending services are entitled to legal protection because agreements made with illegal providers do not meet the objective requirements of Article 1320 of the Civil Code and are therefore void. Users can sue for compensation for losses arising from unlawful acts (PMH). Thus, civil law provides a strong foundation for victims to obtain redress and protection from illegal financial practices.

Actions (login required)

View Item