Pebriyanti, Juwita (2026) Implementasi Peraturan Bupati Bandung nomor 31 tahun 2017 dalam mekanisme pengakngkatan perangkat Desa di Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (42kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (152kB) | Preview |
|
|
Text (SK BEBAS PLAGIARISM)
3_skbebasplagiarism.pdf Download (205kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
4_daftarisi.pdf Download (174kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
5_bab1.pdf Download (354kB) | Preview |
|
|
Text (BAB II)
6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB) |
||
|
Text (BAB III)
7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) |
||
|
Text (BAB IV)
8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (979kB) |
||
|
Text (BAB V)
9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (198kB) |
||
|
Text (LAMPIRAN)
11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Secara normatif, kebijakan tersebut dirancang untuk mewujudkan proses pengangkatan perangkat desa yang terbuka, objektif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip good village governance. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan persoalan pada aspek penyampaian informasi, pelaksanaan isi kebijakan, dukungan masyarakat, serta pembagian potensi sumber daya manusia dan representasi wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa berdasarkan keempat aspek tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, satu orang perangkat desa, empat orang masyarakat, Camat Bojongsoang, serta Kabid Administrasi dan Pemerintahan Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, sedangkan analisis teori yang dipakai untuk implementasi kebijakan menggunakan teori Jan Merse dalam Kadji (2015), yang meliputi informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat dan pembagian potensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017 dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo belum berjalan optimal karena penyampaian informasi rekrutmen belum terbuka dan merata, pelaksanaan seleksi belum sepenuhnya sesuai ketentuan, partisipasi dan pengawasan masyarakat masih terbatas, serta sistem penilaian belum didukung instrumen yang terukur dan akuntabel. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengangkatan perangkat desa di Desa Cipagalo masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek keterbukaan informasi, konsistensi tahapan seleksi, penguatan partisipasi dan pengawasan masyarakat, serta penerapan sistem penilaian yang lebih objektif dan terukur. Dengan demikian, mekanisme pengangkatan perangkat desa diharapkan dapat berlangsung lebih transparan, adil, dan akuntabel sesuai prinsip good village governance.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi kebijakan; pengangkatan perangkat desa, Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2017; transparansi; good village governance |
| Subjects: | Public Finance Education and Research of History |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik |
| Depositing User: | Juwita Pebriyanti |
| Date Deposited: | 22 May 2026 07:30 |
| Last Modified: | 22 May 2026 07:30 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/131833 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



