Perlindungan hukum data pribadi orang yang dipotret dan diunggah fotonya tanpa izin dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Mubarok, Rihan Fathurahman (2026) Perlindungan hukum data pribadi orang yang dipotret dan diunggah fotonya tanpa izin dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARSM) KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (464kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (246kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (872kB)

Abstract

Norma hukum di Indonesia telah menegaskan bahwa pengunggahan data pribadi dalam media elektronik wajib dengan izin pemilik subjek data sebagaimana dijelaskan dalam 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu yang berhubungan dengan norma tersebut adalah fenomena pemotretan dan pengunggahan foto orang yang berolahraga di Jalan Ir. H. Juanda, Kota Bandung. Fotografer melakukan pemotretan dan pengunggahan foto tanpa persetujuan eksplisit dari subjek data dikarenakan ketidaktahuannya terhadap norma hukum yang berlaku. Fenomena tersebut menunjukan adanya jarak antara hal yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum data pribadi orang yang dipotret tanpa izin, upaya hukum perdata yang dapat ditempuh oleh subjek data yang menjadi korban, serta tanggung jawab hukum fotografer dan Penyelenggara Sistem Elektronik yaitu FotoYu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum untuk meninjau norma hukum yang efektif bagi masyarakat, teori perlindungan hukum untuk menelaah upaya negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara melalui sarana preventif dan represif, teori hak privasi melalui konsep "the right to be let alone" dari gangguan pihak lain serta Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, data sekunder dari studi pustaka dan literatur hukum, Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, pelindungan hukum bagi subjek data mencakup perlindungan preventif dan perlindungan represif. Kedua, upaya hukum perdata yang dapat ditempuh oleh subjek data melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta melalui jalur non-litigasi melalui teguran, somasi dan mediasi. Ketiga, tanggung jawab hukum fotografer berupa tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang disengaja (intentional tort liability). Sedangkan platform FotoYu sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik tetap memikul tanggung jawab mutlak (strict liability).

Actions (login required)

View Item