Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ) di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura

Jalil, Hilmi Razi Fahada (2018) Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ) di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat Dalam Perspektif Prinsip Syura. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (366kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (445kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) daftar isi.pdf Download (429kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) bab 1.pdf Download (901kB) | Preview
	Text (BAB II) bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (907kB) | Request a copy
	Text (BAB III) bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (802kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (409kB) | Request a copy

Abstract

Banyak persoalan yang terjadi di dalam tubuh Badan Permusyawaratan Desa yaitu yang pertama menyangkut kompetensi anggotanya dalam menjalankan fungsinya dan sehingga dimungkinkan bahwa kualitas Badan Permusyawaratan Desa tersebut berpengaruh terhadap keputusan yang akan ditetapkan, dan yang kedua adalah Atau faktor lembaga desa yang tidak menjalankan wewenangnya sesuai Undang-Undang atau memang ada hal lain yang mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan sehingga peraturan tugas dan fungsi tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis memberikan perumusan masalah, yaitu: Bagaimana mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi BPD di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat? Bagaimana proses pembuatan Peraturan Desa (Perdes) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aparat di desa? Apakah faktor yang mempengaruhi relevansi antara pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan prinsip Syura’ dalam dalam siyasah dusturiyah? Berkenaan dengan perumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menjelaskan bagaimana tugas dan B di Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, menjelaskan prinsip Syura’ yang terdapat dalam Qur’an, Hadits, dan Qawaid, menjelaskan kesesuaian antara tugas dan fungsi (BPD) dengan prinsip Syura’. Metode penelitian ini menggunakan studi deduksi, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Selain itu data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan data-data dari arsip Desa yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: Implementasi prinsip syura di BPD Kertawangi sebagai berikut: 1) kebebasan berdialog 2) semua itu di landasi oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah 3) berasaskan Islam sebagai prinsip syura 4) prinsip kesetaraan (al-musawat/equality) 5) prinsip keadilan bagi kemaslahatan umat, dan voting dalam pandangan BPD Kertawangi bisa disebut syura dalam pengambilan keputusan. Relevansi antara tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dengan prinsip Syura telah sesuai dengan apa yang dilakukan aparat desa bermusyawarah dengan masyarakat, hal itu telah dilaksanakan sesuai prosedur dan kebijakan yang ada serta prosedur yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, masyarakat turut serta dan berpartisipasi dalam segala urusan yang terjadi di desa.

Actions (login required)

View Item