Urgensi pengaturan pengawalan ambulans oleh relawan dalam perspektif pasal 135 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Lamonsya, Muhamad nabil (2026) Urgensi pengaturan pengawalan ambulans oleh relawan dalam perspektif pasal 135 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (90kB) | Preview
Preview	Text (SURAT KETERANGAN PLAGIARISME) Surat Keterangan Plagiarisme.pdf Download (309kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (484kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (300kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)

Abstract

Fenomena pengawalan ambulans oleh relawan yang menunjukkan adanya praktik pengawalan kendaraan ambulans oleh individu atau komunitas non-aparat yang secara sukarela membantu membuka jalan bagi ambulans di tengah kepadatan lalu lintas. Praktik ini dilakukan tanpa kewenangan resmi dari aparat penegak hukum dan sering kali melibatkan penggunaan atribut tertentu serta manuver lalu lintas untuk memberi prioritas kepada ambulans. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan pengawalan dalam sistem lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan hukum terhadap praktik pengawalan ambulans oleh relawan, mengkaji implikasi hukum yang timbul dari praktik tersebut, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan nilai kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip kepastian dan ketertiban hukum. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji praktik pengawalan ambulans oleh relawan dalam perspektif kepastian hukum dan nilai kemanusiaan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, dengan pendekatan Teori Kepatuhan Hukum oleh Satjipto Rahardjo, Teori Fungsi Negara oleh Thomas Hobbes, dan Teori Kemanfaatan oleh Jeremy Bentham, untuk menilai keseimbangan antara kewenangan negara dan kebutuhan penyelamatan nyawa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Data primer, sekunder, dan tersier yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengawalan ambulans oleh relawan sipil melanggar hukum karena mengambil kewenangan eksklusif kepolisian serta berpotensi menimbulkan risiko keselamatan dan ketidakpastian hukum, sehingga urgensi pengaturannya terletak pada penegakan hukum dan optimalisasi peran kepolisian. Kendala utama meliputi: a. ketiadaan legitimasi hukum, b. lemahnya koordinasi, c. penyalahgunaan atribut, d. keterbatasan peran kepolisian, serta e. rendahnya standar keselamatan dan profesionalitas yang menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, upaya yang diperlukan adalah: a. penegakan hukum dan penegasan kewenangan kepolisian, b. koordinasi terpadu, c. pengawasan atribut, d. optimalisasi personel, serta e. peningkatan keselamatan dan profesionalitas, guna mewujudkan pengawalan ambulans yang sah, efektif, dan menjamin ketertiban serta kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item