Analisis putusan mahkamah konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 tentang pengaturan ambang batas parlemen 4% (empat persen) konstitusional bersyarat pada pemilu 2029 dalam perspektif siyasah dusturiyyah

Rabbani, Muhammad Fariz Rahman (2026) Analisis putusan mahkamah konstitusi No. 116/PUU-XXI/2023 tentang pengaturan ambang batas parlemen 4% (empat persen) konstitusional bersyarat pada pemilu 2029 dalam perspektif siyasah dusturiyyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER_Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-1.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-2.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text (SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Surat Keterangan Bebas Plagiarism Muhammad Fariz Rahman Rabbani.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi_Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-17-18.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1_Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-19-33.pdf Download (301kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2_Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-34-52.pdf Restricted to Registered users only Download (319kB)
	Text (BAB III) BAB 3_Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-53-63.pdf Restricted to Registered users only Download (283kB)
	Text (BAB IV) BAB 4_Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-64-150.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB)
	Text (BAB V) BAB 5_Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-151-153.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka_Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-154-157.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB)
	Text (SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI) Surat Pernyataan Karya Sendiri_ Muhammad Fariz Rahman Rabbani_Skripsi_1213030087-3.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)

Abstract

Pengaturan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pemilu yang bertujuan untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan menciptakan pemerintahan yang efektif. Namun, penerapan ambang batas parlemen juga menimbulkan perdebatan konstitusional karena berpotensi membatasi keterwakilan politik dan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Perdebatan tersebut mengemuka kembali setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menetapkan ambang batas parlemen sebesar 4% (empat persen) sebagai norma konstitusional bersyarat yang baru diberlakukan pada Pemilihan Umum tahun 2029. Putusan ini merupakan hasil pengujian konstitusionalitas ketentuan ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selama ini dinilai berpengaruh terhadap struktur sistem kepartaian, stabilitas pemerintahan, serta tingkat keterwakilan politik masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konstitusional bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap penyelenggaraan Pemilu 2029 dan pemilu selanjutnya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, dengan sumber data berupa Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta literatur hukum tata negara dan siyasah dusturiyyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan ambang batas parlemen 4% sebagai norma konstitusional bersyarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, sepanjang diterapkan secara proporsional dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Penundaan keberlakuan ambang batas hingga Pemilu 2029 dipandang sebagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip maslahah mursalah, ‘adalah (keadilan), dan syura (musyawarah), karena memberikan kepastian hukum, mencegah disrupsi politik, serta menjaga keseimbangan antara penyederhanaan sistem kepartaian dan perlindungan hak politik warga negara. Dengan demikian, kebijakan ambang batas parlemen dapat dinilai sah dan berkeadilan dalam perspektif siyasah dusturiyyah apabila diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, representatif, dan maslahat bagi umat.

Actions (login required)

View Item