Konstruksi batas pergeseran peran ibu rumah tangga karier dan aktivis organisasi keagamaan di Kabupaten Bandung serta pengembangannya dalam sistem hukum nasional

Sa'diah, Diah Siti (2025) Konstruksi batas pergeseran peran ibu rumah tangga karier dan aktivis organisasi keagamaan di Kabupaten Bandung serta pengembangannya dalam sistem hukum nasional. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) Cover terbuka.pdf Download (102kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK.pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text (suket bebas plagiasi) Plagiasi Bu Diah.pdf Download (601kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) Daftar Isi.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1 Pdf.pdf Download (583kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (715kB)
	Text (BAB III) BAB 3 .pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text (BAB IV) BAB 4 .pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text (BAB V) BAB 5 .pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari krisis epistimologis karena adanya kesenjangan antara realitas pergeseran peran ibu rumah tangga dalam masyarakat yang progresif dengan norma tekstual yang statis ( pembagian peran dan kewajiban suami istri dalam UU No.1 Tahun 1974 serta KHI). Persoalan terletak pada bagaimana batas peran diletakkan agar mashlahat tetap terjaga dan keluarga tidak kehilangan arah. Sebagaimana kritik nalar Arkoun terhadap pembekuan nalar fikih karena menempatkan konstruksi historis sebagai kebenaran final, maka pembacaan ulang berbasis maqāṣid al-syarī‘ah menjadi keniscayaan agar hukum tidak berhenti pada legalitas formal, melainkan berorientasi pada perlindungan kemaslahatan keluarga secara substantif. Namun maqāṣid memerlukan instrumen operasional yang mampu menentukan batas normatif perubahan, sehingga teori ḥudūd Syahrur menjadi relevan sebagai kerangka penetapan batas minimal–maksimal pergeseran peran ibu rumah tangga. Ketiadaan konstruksi batas tersebut menyebabkan hukum keluarga berada dalam ruang ambigu antara pelestarian norma dan tuntutan perubahan, sehingga penelitian ini menempatkan indeks maṣlaḥah dan teori batas sebagai upaya rekonstruksi yuridis-filosofis untuk menjembatani ketegangan antara teks, konteks, dan tujuan hokum Penelitian ini bertujuan untuk : 1)menganalisis fenomena pergeseran peran ibu rumah tangga karir dan sebagai aktivis oganisasi keagamaan di Kab.Bandung;2) memformulasikan dan merancang indeks mashlahat pergeseran peran ibu dalam rumah tangga;3) menganalisis dan menentukan batas pergeseran peran ibu rumah tangga berdasarkan teori batas Syahrur;4)menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran peran ibu rumah tangga;5) menganalisis kontribusi indeks mashlahat dan batas pergeseran berdasarkan teori limit Syahrur terhadap pengembangan sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan teori maqāshid al-syariah, dan teori dekonstruksi rekonstruksi Arkoun sebagai grand theory, teori shifting paradigm, teori social role dan pembaharuan hukum keluarga sebagai middle theory, dan teori limit Syahrur sebagai applied theory Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, metode deskriptif analitis dengan studi kasus di Kabupaten Bandung. Lokasi & subjek: ibu berkarier dan/atau aktivis ormas keagamaan. Sampling: Purposive–stratified. Instrumen:Kuesioner indeks maqāṣid keluarga ;Pedoman wawancara melalui G.Form..Analisis:Kuantitatif ( sederhana untuk indeks maṣlaḥah);Kualitatif (thematic analysis, pattern matching dengan kerangka hudūd–ḥanīfiyyah);Legal analysis: interpretasi sistematis–teleologis pasal terkait dan komparasi dengan kerangka maqāṣid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Pergeseran peran dapat berjalan harmonis sepanjang berada dalam kerangka nilai agama, izin suami, komunikasi, dan keseimbangan peran;2)formulasi batas berbasis mashlahat dilakukan melalui kajian terhadap teks fiqh terutama analisis nilai dan fungsi keluarga, memperhatikan keseimbangan peran domestik dan publik, prinsip lā dharar wa lā dhirār, prinsip idā dhāqa al-amru ittasa’ wa idzā ittasa’a dhāqa, maqāshid al-syariah dengan tingkatan mashlahatnya, serta nilai fleksibiltas dan kontekstualitas. Indeks mashlahat digunakan sebagai alat evaluasi normatif atas peran tambahan ibu di sektor publik berdasarkan maqāshid al-syariah dan mashlahat ( disertai aspek psikologis dan sosiologis). Penelitian menunjukkan 39% responden berada di kategori Mashlahah Optima/A’liyah, 46% Mashlahah Moderat/Mu’tadilah, dan 15% Rawan Mafsadah/Mashlahah naqishah.;3)batas pergeseran peran ibu dalam rumah tangga berasarkan teori limit Syahrur adalah selama seorang perempuan tetap berada dalam ruang di antara hudūdullah dan garis hanifiyyah, ia memiliki kebebasan bertindak secara kontekstual dan dinamis, tanpa melanggar nilai dasar yang digariskan wahyu. Penelitian menunjukkan fenomena pergeseran berada pada model kurva halah hadd al’ala wa al adna ma’an; 4) Kajian hukum Islam menunjukkan bahwa prinsip qiwāmah dan pembagian peran suami–istri tidak bersifat kaku dan absolut. Sejumlah pandangan ulama menegaskan bahwa kewajiban domestik istri lebih bersifat moral-etis daripada kewajiban hukum yang memaksa. Oleh karena itu, pertukaran dan pembagian peran dalam rumah tangga dimungkinkan sepanjang didasarkan pada musyawarah, kesepakatan bersama, dan tidak menimbulkan kemafsadatan keluarga.5) Kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum nasional adalah bahwa .Indeks mashlahat dapat menjadi instrumen akademik yang menilai batas maslahat peran istri dalam rumah tangga, sedangkan teori limit Syahrur memberikan kerangka fleksibilitas syariat yang memungkinkan reinterpretasi peran suami dan istri secara kontekstual. Hasil penelitian ini sejalan dengan agenda global seperti SDG 5 dan CEDAW, sehingga menegaskan perlunya pembaruan hukum keluarga di Indonesia yang lebih responsif terhadap keadilan gender tanpa meninggalkan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian mendorong rekontekstualisasi pasal-pasal dalam UU Perkawinan, khususnya Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2), agar lebih sesuai dengan prinsip musyawarah, keadilan, dan kesetaraan.

Actions (login required)

View Item