Pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang hukum charge (denda) pada ganti rugi terhadap kehilangan karcis parkir dan kendaraan dalam sistem perparkiran ditinjau dari konsep perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum dalam hukum positif di Indonesia

Anam, Khoirul (2025) Pandangan ulama NU dan Muhammadiyah tentang hukum charge (denda) pada ganti rugi terhadap kehilangan karcis parkir dan kendaraan dalam sistem perparkiran ditinjau dari konsep perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum dalam hukum positif di Indonesia. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (83kB) | Preview
Preview	Text (SK BEBAS PLAGIARISME) Lembar Pernyataan (11).pdf Download (595kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (245kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (384kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (335kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) Lampiran (64).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas perbedaan pandangan hukum antara ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kota bekasi mengenai pengenaan charge (denda) atas kehilangan karcis parkir dan kendaraan, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan konsep perlndungan hukum dan tanggung jawab hukum dalam hukum positif di indonesia. Isu ini penting karena berkaitan dengan perlindungan hak konsumen dan keadilan dalam layanan publik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dasar syariat dan hukum positif terkait penerapan denda oleh pengelola parkir serta relevansinya dalam praktik perparkiran di Indonesia. Ulama NU membolehkan denda selama tidak melanggar prinsip keadilan, tidak eksploitatif, dan didasarkan pada kesepakatan awal. Dalam konteks akad ijarah, penyedia jasa parkir wajib memenuhi hak-hak konsumen. Sebaliknya, Muhammadiyah membedakan tanggung jawab berdasarkan akad—ijarah murni atau wadi’ah—dan membolehkan denda jika bersifat proporsional dan tidak merugikan. Keduanya menekankan pentingnya transparansi, kejelasan akad, dan perlindungan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, pengenaan denda dalam sistem perparkiran dibolehkan jika memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap konsumen. Hal ini menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem parkir yang adil dan bertanggung jawab.

Actions (login required)

View Item