Pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim: study kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Hasanah, Ridha Raodhatul (2016) Pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim: study kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER SKRIPSI 1.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 3_BAB I.pdf Download (476kB) | Preview
	Text (BAB II) 4_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (546kB)
	Text (BAB III) 5_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (425kB)
	Text (BAB IV) 6_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7_Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)

Abstract

Wali hakim adalah pejabat Negara yang ditunjuk untuk menggantikan wali nasab yang tidak ada, ghaib, ataupun ada tetapi enggan menikahkan (adhal). Wali hakim ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama. Namun demikian, wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung tidak menggunakan keputusan Pengadilan Agama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim, bagaimana latar belakang pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim dan bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksaan perkawinan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Adapun kerangka pemikirannya adalah wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi maka nikahnya tidak sah. Sehingga apabila wanita tersebut walinya tidak ada, ghaib, ataupun ada tetapi enggan menikahkan (adhal), maka wali hakim yang menikahkan wanita tersebut, sesuai dengan Hadits ‘Aisyah r. a. bahwa sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak ada walinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI dan dalam PERMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni memberikan gambaran tentang simulasi dan kejadian yang factual. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara langsung kepada responden yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicalengka dan didukung dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim di KUA Cicalengka sesuai dengan aturan yang ada yaitu catin langsung mengajukan permohonan kepada Kepala KUA, dan meminta surat keterangan dari Desa tentang tidak adanya wali, kemudian setelah mendapatkan surat keterangan dari Desa, Kepala KUA secara otomatis langsung bertindak sebagai wali hakim tanpa ada penetapan dari PA terlebih dahulu. Latar belakang pelaksanaan perkawinan menggunakan wali hakim di KUA Cicalengka terjadi karena empat hal yaitu habis barisan perwalian, wali nasab ghaib, anak hasil zina, dan wali nasab beda agama. Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perkawinan Menggunakan Wali Hakim di KUA Cicalengka secara prosedur aturan tersebut sesuai dengan KHI dan PERMA Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, bahwa untuk saat ini yang harus menggunakan penetapan Pengadilan Agama hanya kasus adhal saja dan untuk kasus selain adhal cukup hanya memakai surat keterangan wali hakim dari Desa, sesuai dengan Pasal 23 KHI dan PERMA Nomor 30 Tahun 2005 ten

Actions (login required)

View Item