Sanksi pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

Qabila, Raisa (2026) Sanksi pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (Cover) COVER .pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (Abstrak) ABSTRAK .pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text (Keterangan bebas plagiarism) LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI.pdf Download (245kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) DAFTAR ISI.pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I .pdf Download (413kB) | Preview
	Text (BAB II Tinjauan Pustaka) BAB II .pdf Restricted to Registered users only Download (452kB)
	Text (BAB III Metodologi Penelitian) BAB III .pdf Restricted to Registered users only Download (306kB)
	Text (BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan) BAB IV .pdf Restricted to Registered users only Download (371kB)
	Text (BAB V Penutup) BAB V .pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA .pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text (Lampiran) LAMPIRAN .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Dalam praktik peradilan, penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu menggunakan dasar hukum yang sama. Hal tersebut terlihat dalam Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda yang menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kedua perkara tersebut sama-sama melibatkan kekerasan seksual terhadap anak oleh pendidik, namun memiliki perbedaan dalam penerapan hukum dan penjatuhan pidana. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan pengadilan, serta mengetahui analisis perbandingan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan kedua undang-undang tersebut. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan dan teori perbandingan hukum. Teori pemidanaan digunakan untuk menganalisis orientasi pemidanaan dalam kedua undang-undang, sedangkan teori perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan serta penerapan hukum dalam putusan pengadilan. Metodologi pada penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan Adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih menekankan penghukuman pelaku melalui pendekatan represif dan preventif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 lebih mencerminkan teori gabungan (modern) karena selain menekankan penghukuman pelaku juga memperhatikan perlindungan dan pemulihan korban. Dalam Putusan Nomor 601/Pid.Sus/2024/PN Sda, hakim lebih menekankan pemberatan pidana terhadap pelaku yang memiliki relasi kuasa sebagai pendidik. Sedangkan dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN Pdl, hakim lebih mempertimbangkan relasi kuasa, kerentanan, dan kondisi psikologis korban. Dengan demikian, kedua undang-undang memiliki tujuan yang sama dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual, namun berbeda dalam pendekatan pemidanaan dan perlindungan korban.

Actions (login required)

View Item