Reinterpretasi hakim atas ketentuan pembagian harta waris 2:1: Studi putusan No. 1642/Pdt.G/2020/PA.JP

Nawawi, Hasan Al Faruk and Sholeh, Aziz and Damiri, Ahmad (2026) Reinterpretasi hakim atas ketentuan pembagian harta waris 2:1: Studi putusan No. 1642/Pdt.G/2020/PA.JP. Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga, 18 (1). pp. 380-407. ISSN 2088-1169

Preview

Text Reinterpretasi Hakim Atas Ketentuan Pembagian Harta Waris 2 Banding 1 (Studi Putusan No 1642 Pdt G 2020 Pa Jp).pdf Download (603kB) | Preview

Abstract

ENGLISH : This study examines Decision Number 1642/Pdt.G/2020/PA.JP which distributes inheritance between sons and daughters in a 1:1 ratio. This judge's decision deviates or contradicts the provisions of Article 176 of the Compilation of Islamic Law and Qs. An Nisa verse 11. This study aims to analyze the construction of the judge's argument in reinterpreting the 2:1 inheritance distribution provision and to analyze the methodological legitimacy of the judge's ijtihad and contra legem. This study uses a descriptive analytical method with a normative juridical approach, through content analysis of court decisions and a study of Islamic legal sources and positive law. The results of the study show that, first, the panel of judges in the a quo decision constructs a reinterpretation of the 2:1 inheritance provision by linking QS. An Nisa verse 11 with QS. An-Nisa verse 34 through a teleological approach that places inheritance distribution in the relationship between family rights and responsibilities. Second, in the perspective of positive law and Islamic law, the judge's consideration can be understood as a form of contra legem, judicial activism, and contextual ijtihad based on the factual conditions of the parties. However, the argumentation of the decision still leaves a methodological problem because it has not explicitly explained the parameters of responsibility used as the basis for deviations in the application of norms and has not explicitly explained the istinbāṭ al-aḥkām method used in connecting Q.S. An-Nisa verse 11 with Q.S. An-Nisa verse 34. This study shows that the reinterpretation of inheritance norms in court decisions can be analyzed as part of the dynamics of legal discovery, but still requires a more systematic and measurable methodologicalargumentation so that its application can be academically accounted for and maintain legal certainty. INDONESIA : Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP yang mendistribusikan harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dengan proporsi 1:1. Keputusan hakim ini menyimpangi atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Qs. An Nisa ayat 11. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi argumentasi hakim dalam melakukan reinterpretasi terhadap ketentuan pembagian waris 2:1 serta menganalisis legitimasi metodologis ijtihad dan contra legem hakim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis isi terhadap putusan pengadilan dan pengkajian terhadap sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, majelis hakim dalam putusan a quo membangun reinterpretasi terhadap ketentuan waris 2:1 dengan mengaitkan Q.S. An-Nisa ayat 11 dengan Q.S. An-Nisa ayat 34 melalui pendekatan teleologis yang menempatkan pembagian waris dalam relasi antara hak dan tanggung jawab keluarga. Kedua, dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai bentuk contra legem, judicial activism, dan ijtihad kontekstual berdasarkan kondisi faktual para pihak. Akan tetapi, argumentasi putusan masih menyisakan problem metodologis karena belum menjelaskan secara eksplisit parameter tanggung jawab yang digunakan sebagai dasar penyimpangan penerapan norma serta belum menguraikan secara tegas metode istinbāṭ al-aḥkām yang digunakan dalam menghubungkan Q.S.An-Nisa ayat 11 dengan Q.S. An-Nisa ayat 34. Penelitian ini menunjukkan bahwa reinterpretasi norma kewarisan dalam putusan pengadilan dapat dianalisis sebagai bagian dari dinamika penemuan hukum, namun tetap memerlukan argumentasi metodologis yang lebih sistematis dan terukur agar penerapannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta menjaga kepastian hukum

Actions (login required)

View Item