Responsibilitas penghulu terhadap putusan dispensasi kawin di KUA Sindangkerta Bandung Barat

Fero, Muhamad Jidan and Fatoni, Siti Nur and Hadi, Ahmad Maula (2026) Responsibilitas penghulu terhadap putusan dispensasi kawin di KUA Sindangkerta Bandung Barat. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 4 (4). pp. 2148-2159. ISSN e-ISSN 29644690

Preview

Text 1427-qanun-rba (v4i4).pdf Download (283kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan dispensasi kawin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta, mengkaji responsibilitas penghulu dalam pelaksanaan pernikahan dini, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang muncul dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan memadukan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasinya di lapangan melalui teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin dilakukan melalui tahapan administratif yang sistematis, meliputi verifikasi putusan pengadilan, pencatatan administrasi perkawinan, serta pelaksanaan akad nikah, yang secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum dalam praktiknya. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta adanya tekanan keluarga yang mendorong percepatan pernikahan. Dalam konteks ini, penghulu memiliki peran yang strategis dan multidimensional, tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang menjalankan tanggung jawab hukum, sosial, dan moral, termasuk memberikan edukasi, pembinaan, serta pertimbangan kepada calon mempelai. Di sisi lain, pelaksanaan dispensasi kawin juga dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti kuatnya pengaruh budaya lokal yang mentoleransi perkawinan usia dini, keterbatasan sarana dan waktu dalam pembinaan, serta adanya dilema antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penghulu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga terkait guna memastikan bahwa pelaksanaan dispensasi kawin tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan hukum perkawinan di Indonesia. ENGLISH : This study aims to analyze in-depth the implementation of marriage dispensation at the Sindangkerta District Religious Affairs Office (KUA), examine the responsibility of marriage registrars (penghulu) in implementing early marriages, and identify various obstacles and challenges that arise in practice. This study used a qualitative method with a juridical-empirical approach, combining analysis of applicable legal norms with the reality of their implementation in the field through interviews, documentation, and literature review. The results indicate that the implementation of marriage dispensation follows a systematic administrative process, including verification of court decisions, registration of marriage administration, and implementation of the marriage contract. This generally complies with applicable legal provisions, reflecting legal certainty in practice. However, the effectiveness of this implementation is not yet optimal due to social factors, such as low public awareness and understanding of legal procedures, and family pressure that encourages accelerated marriages. In this context, the marriage registrar (penghulu) has a strategic and multidimensional role, not only as an administrative executor but also as an actor carrying out legal, social, and moral responsibilities, including providing education, guidance, and consideration to prospective brides and grooms. On the other hand, the implementation of marriage dispensations also faces various obstacles, such as the strong influence of local culture that tolerates early marriage, limited resources and time for guidance, and the dilemma between legal norms and social realities in society. Therefore, this study emphasizes the importance of strengthening the capacity of marriage registrars, increasing public legal awareness, and synergy between relevant institutions to ensure that the implementation of marriage dispensations remains in line with the principles of child protection and the objectives of marriage law in Indonesia.

Actions (login required)

View Item