Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peredaran produk impor Latiao tidak berlabel halal dihubungkan dengan undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

Dzakiyah, Zahra Silmi (2025) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap peredaran produk impor Latiao tidak berlabel halal dihubungkan dengan undang-undang no. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung : Program Studi Muamalah.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISME) BEBAS PLAGIARISME.pdf Download (109kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (467kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)

Abstract

Permasalahan yang muncul dalam praktik jual beli produk impor seperti latiao di Kota Bandung adalah beredarnya produk yang tidak memiliki label halal, padahal masyarakat muslim menjadi konsumen utamanya. Situasi ini menimbulkan persolaan hukum ekonomi syariah karena bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam konsumsi, serta belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kajian hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap konsumen muslim agar terhindar dari hal-hal yang syubhat dan tidak jelas status kehalalannya. Setiap kegiatan ekonomi juga seharusnya dilandasi nilai-nilai kehalalan dan kemaslahatan agar terwujud transaksi yang adil dan terhindar dari hal-hal yang yang syubhat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli latiao tanpa label halal, menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, dan mengkaji pemenuhan kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam perarutan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan respons dan pemahaman pedagang serta konsumen terhadap kejelasan status kehalalan produk yang beredar. Kerangka penelitian ini bertumpu pada prinsip hukum ekonnomi syariah yang menekankan kehalalan, kehati-hatian, dan penghindaran unsur syubhat dalam transaksi. Kerangka tersebut dipadukan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, mengenai kewajiban sertifikasi halal sebagai dasar penilaian terhadap praktik jual beli yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperleh melalui observasi, wawancaara, dan library research terhadap pedagang serta konsumen latiao serta literatur terkit. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan meninjau praktik jual beli dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta ketentuan dalam Undang-Undang produk halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran produk latiao tanpa label halal masih dijumpai dalam praktik lapnagan, yang dipengarauhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman pekau usaha tehadap kewajiban sertifikasi halal serta implementasi pengawasan terhadap ketentuan pertaturan yang berlaku. Dari perspektif hukum ekonomi syariah praktik tersebut belum sesuai dengan prinsip halal dan thayyib karena mengandung unsur gharar dan syubhat akibat ketidakjelasan bahan serta proses produksinya. Selain itu, ketidakjelasan status kehalalan produk dan tidak terpenuhinya syarat kejelasan objek akad menyebabkan praktik jual beli ini mengarah pada akad yang bersifat fasid, karena tidak memenuhi syarat sahnya transaksi dalam hukum ekonomi syariah. nggBerdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal, sehingga kondisi ini menunjukka bahwa implementasi regulasi jaminan produk halal di tingkat pedagang kecil belum berjalan secara optimal sehingga perlindungan konsumen muslim belum sepenuhnya terpenuhi.

Actions (login required)

View Item