Peran adaptif pengadilan agama dalam legitimasi rujuk tidak tercatat: Kajian terhadap penetapan PA kabupaten Malang nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg

Ranti, Ranti (2026) Peran adaptif pengadilan agama dalam legitimasi rujuk tidak tercatat: Kajian terhadap penetapan PA kabupaten Malang nomor 0179/Pdt.P/2008/Pa.Kab.Mlg. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Keluarga Islam. (In Press)

Preview	Text (ARTIKEL) ranti_artikel_2026.pdf Download (639kB) | Preview
Preview	Text (TURNITIN) ranti_turnitin_2026.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (LOA) ranti_loa_2026.pdf Download (294kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Pencatatan rujuk dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sering kali menghadapi benturan antara keabsahan secara syariat dan tuntutan administratif hukum negara. Praktik rujuk tidak tercatat (rujuk siri) di masyarakat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak buruk pada hak keperdataan, seperti hilangnya hak pensiun janda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam mengesahkan permohonan isbat rujuk sebagai solusi hukum atas kegagalan administrasi pencatatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap Penetapan Nomor 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg. Analisis kritis dalam penelitian ini dibedah menggunakan teori Living Law dari Eugen Ehrlich dan teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerapkan hukum secara progresif dengan mengutamakan keadilan substantif dan kemaslahatan (maslahah) keluarga di atas formalisme aturan. Hakim mengesahkan isbat rujuk tersebut demi melindungi hak-hak sipil Pemohon. Berbeda dengan kajian terdahulu oleh Zainuddin (2022) dan Parjono (2024) yang cenderung melihat rujuk tidak tercatat dari sisi sanksi atau kepatuhan hukum normatif belaka, penelitian ini menawarkan kebaruan(novelty) dengan membuktikan peran adaptif hakim dalam menggunakan hukum progresif sebagai instrumen perlindungan hak sipil perempuan yang terabaikan akibat kelalaian administratif. Kata Kunci: Isbat Rujuk, Living Law, Hukum Progresif, Peran Adaptif Hakim. ENGLISH : The registration of reconciliation (rujuk) in Islamic family law in Indonesia often faces a conflict between Sharia validity and the administrative requirements of state law. The practice of unrecorded reconciliation (rujuk siri) creates legal uncertainty that adversely affects civil rights, such as the loss of a widow's pension rights. This study aims to analyze the legal considerations of the judges at the Malang District Religious Court in endorsing the petition for the legalization of reconciliation (isbat rujuk) as a legal remedy for administrative registration failures. This study employs a juridical-normative research method with a statute approach and a case approach through the analysis of Court Determination Number 0179/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg. The critical analysis in this study is examined using Eugen Ehrlich's Living Law theory and Satjipto Rahardjo's Progressive Law theory. The results indicate that the judges of the Malang District Religious Court applied the law progressively by prioritizing substantive justice and family welfare (maslahah) over rigid formalism. The judges granted the isbat rujuk to protect the petitioner's civil rights. Unlike previous studies by Zainuddin (2022) and Parjono (2024), which tend to view unrecorded reconciliation merely from the perspective of sanctions or normative legal compliance, this study offers novelty by demonstrating the adaptive role of judges in utilizing progressive law as an instrument to safeguard women's civil rights that have been neglected due to administrative negligence.

Actions (login required)

View Item