Keabsahan praktik wali hakim oleh ustadz berdasarkan pasal 23 kompilas hukum Islam: Studi kasus Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi

Musaffa, Farid Abdul (2026) Keabsahan praktik wali hakim oleh ustadz berdasarkan pasal 23 kompilas hukum Islam: Studi kasus Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (1_COVER) 1. COVER.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text (2_ABSTRAK) 2. ABSTRAK_ACC.pdf Download (434kB) | Preview
Preview	Text (3_SUKET BEBAS PLAGIAT) suket bebas plagiarisme farid.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text (4_DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (378kB) | Preview
Preview	Text (5_BAB I) 4. BAB I.pdf Download (702kB) | Preview
	Text (6_BAB II) 5. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (920kB)
Preview	Text (7_BAB III) 6. BAB III_ACC.pdf Download (476kB) | Preview
	Text (8_BAB IV) 7. BAB IV_ACC.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB)
	Text (9_BAB V) 8. BAB V_ACC.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text (10_DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (484kB)
	Text (11_LAMPIRAN) 10. LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Perkawinan islam merupakan akad yang sakral dan memiliki kedudukan hukum yang sangat penting. Apabila wali nasab tidak dapat hadir atau tidak memenuhi syarat, maka kewenangan beralih kepala wali hakim. Berdasarkan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, telah menjelaskan yang dikatakan wali hakim adalah pejabat secara resmi yang ditunjuk oleh Menteri Agama yaitu Kepala KUA. Namun di lapangan, fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi menunjukkan adanya praktik wali hakim yang dilakukan oleh ustadz tanpa penunjukan resmi dari pejabat berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga hal, yaitu latar belakang masyarakat menggunakan wali hakim oleh ustadz Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, prosedur peralihan wali nasab ke wali hakim Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, dan akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim oleh ustadz. Penelitian ini dibangun atas dua teori. Pertama teori maqasid syariah yang memandang bahwa setiap ketentuan hukum islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu hifz ad-din, hifz an-nasl, hifz akal, hifz an-nasl, dan hifz al-mal. Kedua, teori kewenangan untuk menganalisis bagaimana kewenangan wali hakim dapat diperoleh dan dijalankan suatu pihak ataupun badan hukum, sehingga setiap hukum harus memiliki dasar yang valid dan dianggap sah. Dua teori ini digunakan secara simultan untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif, baik secara legalitas formal maupun kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat bagi manusia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris dan jenis metode kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi dan pasangan pengantin yang pernikahannya dilaksanakan oleh ustadz sebagai wali hakim. Data sekunder bersumber dari Al-qur’an, Hadist, Kompilasi Hukum Islam, buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wali hakim oleh ustadz dilatarbelakangi faktor rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi perkawinan, faktor kepercayaan kultural kepada ustadz, faktor prosedur KUA lama, prosedur peralihan wali nasab ke wali hakim pada dasarnya sudah sesuai ketentuan pasal 23 KHI, melalui tahapan verifikasi dokumen, penelusuran wali nasab secara menyeluruh, hingga penetapan wali hakim dan akibat dari pelaksanaan wali hakim oleh ustadz berpotensi tidak sah secara hukum positif, hingga tidak ada buku nikah, hilangnya perlindungan hukum bagi istri dan anak. Oleh karena itu, KUA Mustika Jaya melakukan tajdid an-nikah setiap tahunnya sebagai upaya penyembuhan atas pernikahan yang cacat secara hukum tersebut.

Actions (login required)

View Item