Implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam pemberdayaan usaha mikro

Mutmainah, Syalsabila (2026) Implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam pemberdayaan usaha mikro. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (145kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text (Sk) Sk.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text (Daftar Isi) Daftar Isii.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (741kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text (BAB III) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB)
	Text (BAB IV) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (996kB)
	Text (BAB V) Bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (161kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB)
	Text (Lampiran) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak perekonomian daerah serta masih ditemukannya berbagai kendala dalam implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Bandung, seperti komunikasi kebijakan yang belum merata, keterbatasan sumber daya, koordinasi birokrasi yang belum optimal, serta rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam pemberdayaan usaha mikro berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2023 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pelaksana dan pelaku usaha mikro sebagai kelompok sasaran, serta didukung oleh observasi lapangan dan studi dokumentasi terhadap regulasi dan data terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Bandung secara umum telah berjalan cukup baik. Pada aspek komunikasi, pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui berbagai media dan kerja sama dengan komunitas UMKM, meskipun penyebaran informasi belum sepenuhnya merata. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh aparatur, fasilitas, dan program pelatihan, namun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, integrasi data, serta rendahnya literasi digital pelaku usaha. Pada aspek disposisi, aparatur pelaksana menunjukkan komitmen dan responsivitas yang cukup baik terhadap kebutuhan pelaku usaha mikro, walaupun masih ditemukan perbedaan pemahaman dan konsistensi antar pelaksana. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pembagian tugas dan prosedur pelaksanaan telah berjalan cukup jelas, namun koordinasi antarinstansi dan efisiensi pelayanan masih perlu ditingkatkan. Bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro di Kota Bandung telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kemandirian pelaku usaha mikro, namun masih diperlukan penguatan komunikasi kebijakan, optimalisasi sumber daya, peningkatan koordinasi birokrasi, serta pengembangan sistem digitalisasi dan pelayanan yang lebih terintegrasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.

Actions (login required)

View Item