Pembatalan perkawinan karena cacat syarat dan pemalsuan identitas: Studi kasus dalam putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Badg

Shaleha, Nur Izzati Shofia (2026) Pembatalan perkawinan karena cacat syarat dan pemalsuan identitas: Studi kasus dalam putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Badg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text Cover Skripsi Nur Izzati.pdf Download (379kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK Nur Izzati.pdf Download (506kB) | Preview
Preview	Text suket bebas plagiarisme nur izzati.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI Nur Izzati.pdf Download (423kB) | Preview
Preview	Text BAB I Nur Izzati.pdf Download (845kB) | Preview
	Text BAB II Nur Izzati.pdf Restricted to Registered users only Download (705kB) | Request a copy
	Text BAB III Nur Izzati.pdf Restricted to Registered users only Download (471kB) | Request a copy
	Text BAB IV Nur Izzati.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text BAB V Nur Izzati.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB) | Request a copy
	Text DAFTAR PUSTAKA Nur Izzati.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB) | Request a copy
	Text LAMPIRAN Nur Izzati.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3561/Pdt.G/2024/PA.Bdg yang memuat dua pelanggaran hukum kumulatif: pemalsuan status perkawinan oleh Tergugat I (mengaku duda padahal masih terikat pernikahan yang sah), serta ketiadaan wali nikah yang memenuhi syarat syar'i (ayah kandung Tergugat II beragama Kristen dan tidak pernah mendelegasikan wewenang perwalian/wakalah kepada pihak mana pun). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatalan perkawinan karena cacat syarat dan pemalsuan identitas; (2) mengkaji kedudukan dan keabsahan wali nikah dalam perkawinan cacat syarat beserta akibat hukumnya; serta (3) mengevaluasi penerapan asas kehati-hatian (zorgvuldigheidsbeginsel) oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam proses pencatatan perkawinan. Penelitian ini bertumpu pada kerangka konseptual kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penerapan asas kehati-hatian dalam ranah administrasi tata usaha negara. Tinjauan normatif didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum berkarakteristik kualitatif, maka tidak menggunakan pengujian hipotesis). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data sekunder didukung dengan data primer lapangan melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Bandung (Dra. Imas Salamah, M.H.) dan Kepala KUA Kecamatan Sumur Bandung (Wawan Kurniawan, S.H.I., M.H.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Putusan pembatalan telah sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 KHI; (2) Cacat pada kedudukan wali nikah merupakan pelanggaran rukun esensial yang tidak mengenal batas waktu (kedaluwarsa) pengajuan pembatalan; (3) Lemahnya prosedur verifikasi administratif KUA pada masa pencatatan menjadi akar struktural permasalahan ini. Ketiga, perkara ini mengungkap kelemahan sistemik dalam pemeriksaan administrasi perkawinan, khususnya ketiadaan pencocokan data antarwilayah yang memungkinkan pemalsuan lintas daerah, kesenjangan waktu tidak wajar antara akad dan penerbitan akta, serta lolosnya wali fiktif akibat absennya verifikasi kehadiran dan agama wali; namun demikian, langkah proaktif KUA sebagai penggugat dan berbagai inovasi prosedural yang kini diterapkan termasuk integrasi SIMKAH dengan DUKCAPIL merepresentasikan penguatan nyata atas prinsip kehati-hatian dalam administrasi perkawinan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item