Analisis penerapan PERMA No 5 tahun 2019 dalam penetapan dispensasi kawin hubungannya dengan prinsip perlindungan anak: Studi analisis penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Pkb

Putri, Anisha Utami (2026) Analisis penerapan PERMA No 5 tahun 2019 dalam penetapan dispensasi kawin hubungannya dengan prinsip perlindungan anak: Studi analisis penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PA.Pkb. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (187kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (529kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (351kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB) | Request a copy

Abstract

PERMA Nomor 5 tahun 2019 diterbitkan sebagai pedoman hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. namun dilapangan, masih menghadapi tantangan, praktik peradilan sering menunjukan bahwa dipensasi kawin sering diajukan sebagai Solusi cepat, sementara dampak psikologis, sosial, dan perkembangan anak belum sepenuhnya dipertimbangkan secara komprhensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tersebut dalam penetapan No. 170/Pdt.P/2021/PAPkb, mengkaji kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak, serta menilai implikasi dan efektivitas penerapan PERMA Nomor 5 tahun 2019 dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam perkara dispensasi kawin Penelitian ini menggunakan dua kerangka teori , pertama teori prinsip perlindungan anak atau the best interest of the child sebagaimana termuat dalam konvensi hak anak PBB (1989) dan undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang menuntut agar setiap keputusan hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik, keselamatan, dan masa depan anak di atas kepentingan lainya. Teori kedua maqasid al-syariah, khususnya hifz al-nasl (perlindungan keturunan), yang menegasakan bahwa syariat islam bertujuan menjaga keberlangsungan generasi secara bermartabat, sehat, dan bertanggung jawab. Dalam konteks dispensasi kawin, kedua teori ini menuntut agar perkawinan hanya diizinkan apabila benar-benar memberikan kemaslahatan dan tidak mengorbankan hak dasar anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap putusan pengadilan, perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur lainnya. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) sedangkan analisi data menggunakan kualitatif-deskriptif yaitu dengan menganalisis data secara penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan pokok. Pertama, penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam penetapan ini telah terlaksana secara prosedural, namun belum optimal secara substantif karena tidak dilibatkannya psikolog atau tenaga profesional sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 15 PERMA. Kedua, pertimbangan hukum hakim belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Baik dari perspektif hukum positif maupun maqasid al-syariah, karena lebih mengutamakan pencegahan dampak sosial jangka pendek dibandingkan pemenuhan hak dasar anak secara jangka Panjang. Ketiga, penetapan ini memiliki implikasi ganda yakni memberikan kepastian hukum bagi anak yang dikandung namun berpotensi melemahkan efek preventif kebijakan batas usia perkawinan. Dari sisi efektivitas, penerapan PERMA bersifat efektif secara procedural. Namun,belum efektif secara subtantif, sehingga diperlukan penguatan melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mewajibkan keterlibatan psikolog dalam setiap perkara dispansasi kawin

Actions (login required)

View Item