Implikasi yuridis pengguguran syarat alternatif poligami: Studi putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 240/Pdt.G/2024/Pta.Bdg

Islami, Nudia (2026) Implikasi yuridis pengguguran syarat alternatif poligami: Studi putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 240/Pdt.G/2024/Pta.Bdg. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (322kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (754kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (655kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (452kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (13MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 240/Pdt.G/2024/Pta.Bdg yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang dan mengabulkan permohonan izin poligami meskipun Termohon tidak memenuhi satu pun syarat alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini untuk: (1) Mengetahui duduk perkara dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/Pta.Bdg, (2) Mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara poligami, serta (3) Menganalisis implikasi yuridis terhadap pengguguran syarat alternatif poligami dalam putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/Pta.Bdg. Kerangka berpikir penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yang memandang hukum sebagai aturan yang berlaku, serta teori sosiologi hukum yang mengkaji kesenjangan antara aturan hukum dan realitas sosial. Kedua teori tersebut digunakan untuk menganalisis kesesuaian putusan a quo dengan ketentuan poligami yang berlaku, dan mengungkap faktor yang menyebabkan aturan tersebut tidak diterapkan secara sepenuhnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/Pta.Bdg, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan pemerintah , serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum keluarga, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Duduk perkara putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/Pta.Bdg yaitu pengadilan tingkat pertama menolak permohonan karena tidak memenuhi syarat alternatif poligami dan kurangnya alat bukti (unus testis nullus testis). (2) Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengabulkan permohonan dengan pertimbangan persetujuan istri pertama, kemampuan Pemohon dalam memenuhi kebutuhan keluarga, jaminan berlaku adil, dan potensi mudarat yang dapat timbul apabila hubungan Pemohon dengan calon istri kedua tidak disahkan. (3) Implikasi yuridis dari Putusan Nomor 240/Pdt.G/2024/Pta.Bdg yaitu adanya status hukum bagi Pemohon dengan calon istri kedua, kepastian hukum terhadap hak-hak istri pertama, dan dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam memutus perkara serupa, dengan tetap mempertimbangkan fakta hukum dan alat bukti setiap perkara. Namun, putusan a quo belum dapat dikategorikan sebagai yurisprudensi karena belum digunakan secara berulang dalam perkara sejenis dan belum mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung.

Actions (login required)

View Item