Penegakan hukum tindak pidana illegal logging di wilayah hukum polres Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan

Mubiin, Ajmal Nazirul (2026) Penegakan hukum tindak pidana illegal logging di wilayah hukum polres Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (174kB) | Preview
Preview	Text (BUKTI PLAGIARISME) BUKTI PLAGIARISME.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (369kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (488kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (306kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana illegal logging merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang berdampak besar terhadap kelestarian hutan, keseimbangan ekosistem, serta stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kabupaten Sumedang sebagai salah satu wilayah yang memiliki kawasan hutan cukup luas menghadapi berbagai persoalan perusakan hutan yang ditandai dengan meningkatnya lahan kritis dan masih terjadinya praktik penebangan liar. Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polres Sumedang dinilai belum optimal karena masih ditemukannya berbagai hambatan, baik dari aspek sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, maupun lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polres Sumedang, mengetahui hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, serta mengetahui upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengatasi hambatan tersebut. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang menitikberatkan pada substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum, serta Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak terkait di Polres Sumedang. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Polres Sumedang secara normatif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penegakan hukumnya belum optimal karena masih terdapat berbagai hambatan yang berasal dari faktor sumber daya manusia aparat penegak hukumnya seperti keterbatasan personel, luasnya wilayah hutan yang harus diawasi, sarana dan fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging.

Actions (login required)

View Item