Implementasi hak tanggungan dalam pembiayaan murabahah pada Akta Notaris dan PPAT ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah

Mulyana, Dani (2026) Implementasi hak tanggungan dalam pembiayaan murabahah pada Akta Notaris dan PPAT ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (133kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_Abstrak.pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text (SEURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI DARI PRODI) 11_Suratketeranganbebasplagiasi.pdf Download (519kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_Daftarisi.pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (443kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (886kB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (186kB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (179kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (567kB)

Abstract

Praktik pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di Indonesia umumnya disertai dengan jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan yang dituangkan dalam Akta Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Secara empiris, pengikatan Hak Tanggungan dalam pembiayaan syariah masih mengadopsi konstruksi hukum jaminan konvensional. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan normatif berupa disharmoni dengan karakter akad murabahah sebagai akad jual beli berbasis prinsip syariah, serta memunculkan dualisme kewenangan peradilan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa pembiayaan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Hak Tanggungan dalam akad murabahah pada akta Notaris/PPAT, menilainya dari perspektif hukum ekonomi syariah, serta mengkaji akibat hukum yang timbul dari pelaksanaannya.Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan Maqāṣid al-Syariah sebagai grand theory dengan penekanan pada kemaslahatan (ḥifẓ al-māl), teori harmonisasi hukum sebagai middle theory untuk menjembatani prinsip syariah dan hukum positif, serta teori akad sebagai applied theory dalam menilai keabsahan dan implikasi hukum akad murabahah beserta perjanjian jaminannya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional, dan literatur hukum ekonomi syariah, serta analisis praktik pengikatan Hak Tanggungan dalam akad murabahah yang dibuat oleh Notaris/PPAT Mellya Sriwulandari, S.H., M.Kn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hak Tanggungan dalam akad murabahah secara yuridis formal memberikan kepastian hukum bagi bank syariah. Namun secara substansial belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Akibat hukum dari praktik tersebut adalah munculnya ketidakharmonisan norma dan dualisme kewenangan peradilan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa eksekusi Hak Tanggungan pada pembiayaan murabahah. Hak Tanggungan merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian pokok, sedangkan akad murabahah merupakan perjanjian pokok dalam pembiayaan syariah. Oleh karena itu, Hak Tanggungan harus mengikuti akad murabahah yang melandasinya. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa eksekusi Hak Tanggungan yang bersumber dari akad murabahah, kewenangan mengadili berada pada Pengadilan Agama. Namun, karena pengaturan Hak Tanggungan saat ini masih berorientasi pada hukum perdata konvensional dan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip syariah, maka demi kepastian hukum diperlukan pembaruan Undang-Undang Hak Tanggungan yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

Actions (login required)

View Item