Tanggung jawab hukum notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dalam pengamanan akun sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jawa Barat

Alghaida, Aulia Nisa (2026) Tanggung jawab hukum notaris menurut undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris dalam pengamanan akun sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) di Jawa Barat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (159kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Surat Keterangan Bebas Plagiarisme - Aulia Nisa Alghaida - 1223050021.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (403kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (727kB)

Abstract

Penggunaan Sistem AHU sebagai layanan administrasi hukum elektronik di Indonesia telah memberikan kemudahan dalam pelayanan hukum, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan terkait keamanan akun sebagai identitas digital notaris. Dalam praktiknya, penyalahgunaan akun AHU telah menjadi persoalan, termasuk di wilayah Jawa Barat yang tercatat memiliki 43 kasus dari total 133 kasus nasional penyalahgunaan akun AHU serta berdampak pada pembatalan 62 produk hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem keamanan akun AHU yang menimbulkan persoalan mengenai efektivitas mekanisme pengawasan dan tanggung jawab hukum notaris sebagai pemegang akun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan akun AHU oleh Kementerian Hukum dan Majelis Pengawas Notaris di Jawa Barat, menganalisis kendala dan dampak penyalahgunaan akun AHU, serta menganalisis bentuk tanggung jawab hukum notaris dalam menjaga keamanan akun AHU berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan tiga teori, yakni teori kepastian hukum, teori tanggung jawab hukum, dan teori kelalaian untuk menganalisis kewajiban notaris dalam menjaga keamanan akun sebagai instrumen jabatan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengkaji ketentuan hukum serta penerapannya dalam praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara serta observasi terhadap pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memahami pengawasan, kendala dan dampak penyalahgunaan akun AHU, serta tanggung jawab hukum notaris dalam pengamanan akun AHU. Penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan akun AHU oleh notaris di Jawa Barat telah dilaksanakan secara berjenjang oleh Kementerian Hukum melalui Majelis Pengawas Notaris, baik melalui sistem berbasis teknologi maupun mekanisme administratif, namun belum optimal karena keterbatasan sistem dalam mengidentifikasi akses, belum adanya standar keamanan digital, serta lemahnya pembuktian forensik digital. Kendala tersebut berdampak pada ketidakpastian hukum, termasuk pembatalan produk hukum dan ketidakjelasan status badan hukum. Tanggung jawab hukum notaris dalam pengamanan akun AHU didasarkan pada prinsip kehati-hatian sehingga notaris tetap bertanggung jawab atas penggunaan akun meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kelalaian yang berpotensi menyebabkan penyalahgunaan. Kondisi ini memungkinkan notaris dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana, sementara batas antara kelalaian dan faktor eksternal belum jelas sehingga tanggung jawab belum sepenuhnya proporsional.

Actions (login required)

View Item