Aditya, Noval and Damiri, Ahmad and Hadi, Ahmad Maula (2026) Implementasi prinsip mempersukar perceraian dalam menekan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Soreang. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7 (3). pp. 1372-1391. ISSN 2747-1403 (In Press)
|
Text
1372-1391+Noval+Aditya,+Ahmad+Damiri,+Ahmad+Maula+Hadi.pdf Download (237kB) | Preview |
Abstract
ENGLISH: The high divorce rate in the Soreang Religious Court raises fundamental questions about the extent to which the principle of making divorce difficult as mandated by Law Number 1 of 1974 can be effectively implemented by judges. Previous studies have discussed the factors causing divorce and the relevance of the principle of making divorce difficult from an Islamic legal perspective, but there has been no research that empirically examines the strategies and concrete efforts of judges in operationalizing this principle amidst the high divorce rate, particularly in the Soreang Religious Court. This study aims to fill this scientific gap by examining the implementation of the principle of making divorce difficult through Grindle's policy implementation theory approach, which has not been applied in similar research contexts. This study uses an empirical juridical approach and is a field study. Primary data were obtained through interviews with judges at the Soreang Religious Court, while secondary data came from official documents of the Soreang Religious Court, Law Number 1 of 1974, SEMA, and several other literature reviews such as books, articles, and others to support the primary data. The findings of this study indicate that the Soreang Religious Court's application of the principle of making divorce difficult is ineffective, hampered by the absence of many defendants in court, thus hindering the efforts to reach a settlement. Furthermore, inter-institutional cooperation is needed to make this principle of making divorce difficult more effective. INDONESIA: Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Soreang menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip mempersukar perceraian sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat diterapkan secara efektif oleh hakim. Kajian terdahulu telah membahas faktor penyebab perceraian dan relevansi asas mempersulit perceraian dalam perspektif hukum Islam, namun belum terdapat penelitian yang mengkaji secara empiris strategi dan upaya konkret hakim dalam mengoperasionalkan prinsip tersebut ditengah tingginya angka perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Soreang. Penelitian ini hadir sebagai kajian yang mengisi kekosongan ilmiah tersebut dengan menelaah implementasi prinsip mempersukar perceraian melalui pendekatan teori implementasi kebijakan Grindle, yang belum diterapkan pada konteks penelitian serupa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan merupakan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara bersama hakim Pengadilan Agama Soreang, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi Pengadilan Agama Soreang, UU Nomor 1 Tahun 1974, SEMA, serta beberapa kajian literatur lain seperti buku, artikel, dan lainnya sebagai penunjang data primer. Temuan kajian ini menunjukkan prinsip mempersukar perceraian yang diterapkan Pengadilan Agama Soreang kurang efektif, karena terkendala dari banyaknya pihak tergugat yang tidak hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian yang dilakukan tidak optimal. Selain itu, dibutuhkan kerjasama antar lembaga agar prinsip mempersukar perceraian ini menjadi lebih efektif.
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah |
| Depositing User: | Noval Aditya |
| Date Deposited: | 03 Jul 2026 07:45 |
| Last Modified: | 03 Jul 2026 07:45 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/133479 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



