Persada, Andres Dwi (2025) Implementasi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait pungutan liar: Studi kasus di Dinas Pendidikan Kota Bandung. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1. cover.pdf Download (64kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2. abstrak.pdf Download (134kB) | Preview |
|
|
Text
3. pernyataan_andreas.pdf Restricted to Repository staff only Download (83kB) |
||
|
Text (DAFTAR ISI)
4. daftar isi.pdf Download (390kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
5. bab 1.pdf Download (188kB) | Preview |
|
|
Text (BAB II)
6. bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) |
||
|
Text (BAB III)
7. bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB) |
||
|
Text (BAB IV)
8. bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (187kB) |
||
|
Text (BAB V)
9. bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (33kB) |
||
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
10. daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (141kB) |
Abstract
Permasalahan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan isu yang tak kunjung usai dalam konteks penyelenggaraan birokrasi di Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang paling sering ditemukan, namun sulit diberantas secara menyeluruh, adalah praktik pungutan liar (pungli). Pungli tidak hanya mencoreng integritas ASN, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Dalam rangka memperkuat sistem kedisiplinan, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 sebagai pengganti PP No. 53 Tahun 2010, dengan muatan yang lebih tegas dan akomodatif terhadap dinamika birokrasi kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PP No. 94 Tahun 2021 terkait penegakan disiplin PNS khususnya dalam penanggulangan pungutan liar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Fokus utama penelitian adalah pada sejauh mana ketentuan yang tertuang dalam PP tersebut telah dijalankan oleh aparatur sipil negara (ASN), bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelanggaran dijalankan, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses implementasi peraturan tersebut di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Narasumber penelitian terdiri dari pejabat struktural Dinas Pendidikan Kota Bandung, staf ASN, serta pihak pengawas internal. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melakukan langkah-langkah implementatif terhadap PP 94/2021 seperti sosialisasi internal, penyusunan SOP, dan penyesuaian tata kelola kepegawaian. Namun, pelaksanaan implementasi di lapangan belum berjalan secara optimal. Terdapat sejumlah faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman pegawai terhadap isi peraturan, resistensi budaya organisasi terhadap perubahan, serta lemahnya fungsi pengawasan internal. Dari aspek positif, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa inisiatif internal yang mendukung reformasi disiplin ASN, seperti pelatihan anti-pungli, penggunaan aplikasi layanan publik yang mengurangi kontak langsung antara pegawai dan masyarakat, serta keterlibatan pimpinan dalam mendorong etika pelayanan publik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi Kebijakan; Disiplin ASN; Pungutan Liar; Dinas Pendidikan |
| Subjects: | Criminal Law Criminology > Corruption Education Educational Institutions, Schools and Their Activities |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Andres Dwi Persada Putra |
| Date Deposited: | 02 Jul 2026 02:14 |
| Last Modified: | 02 Jul 2026 02:14 |
| URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/133499 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |



