Relasi politik dan konflik kepentingan dalam tata kelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba

Parinduri, M. Azmi Alkhosyi (2026) Relasi politik dan konflik kepentingan dalam tata kelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER -.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK -.pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text (LEMBAR PERNYATAAN) Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (138kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI -.pdf Download (590kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I -.pdf Download (372kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II ‎-.pdf Restricted to Registered users only Download (527kB)
	Text (BAB III) BAB III -.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB)
	Text (BAB IV) BAB IV -.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB)
	Text (BAB V) BAB V -.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA -.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN -.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dinamika relasi politik dan konflik kepentingan dalam tata kelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Pengembangan kawasan pariwisata sebagai destinasi prioritas nasional menghadirkan keterlibatan berbagai aktor, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPODT, dan masyarakat lokal, yang memiliki kepentingan dan posisi kekuasaan berbeda. Dalam praktiknya, pembangunan pariwisata tidak hanya menghasilkan percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi, tetapi juga memunculkan persoalan seperti ketimpangan relasi kekuasaan, konflik lahan, keterbatasan partisipasi masyarakat, serta ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas tata kelola kolaboratif dengan realitas praktik pembangunan yang masih bersifat top-down. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan dari pemerintah daerah, BPODT, serta masyarakat lokal di Kabupaten Simalungun. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci dan teori governance network dari R. A. W. Rhodes sebagai pisau analisis untuk memahami relasi kekuasaan dan pola tata kelola antar aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi politik dalam tata kelola KSPN Danau Toba masih didominasi oleh pemerintah pusat melalui kontrol terhadap kebijakan dan sumber daya pembangunan, sementara pemerintah daerah memiliki posisi terbatas dalam pengambilan keputusan strategis. Meskipun tata kelola kawasan melibatkan banyak aktor, hubungan yang terbentuk cenderung bersifat hierarkis dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip governance network yang kolaboratif. Penelitian ini juga menemukan adanya konflik kepentingan dalam bentuk konflik lahan, ketidaksesuaian kebijakan, dan ketimpangan distribusi manfaat pembangunan. Konflik tersebut dimaknai berbeda oleh masing-masing aktor dan memunculkan berbagai bentuk resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap kurang mengakomodasi kepentingan lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola KSPN Danau Toba tidak hanya dipengaruhi oleh aspek administratif dan pembangunan ekonomi, tetapi juga oleh dinamika relasi kekuasaan, hegemoni, dan proses negosiasi antar aktor dalam pengelolaan kawasan.

Actions (login required)

View Item