Efektivitas peraturan bupati nomor 1 tahun 2019 tentang sistem online pajak daerah dalam pemungutan pajak perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus: objek wisata cipanas, kabupaten garut

Insyira, Suci Mutiara and Suntana, Ija and Prasetyo, Ridwan Eko (2026) Efektivitas peraturan bupati nomor 1 tahun 2019 tentang sistem online pajak daerah dalam pemungutan pajak perspektif siyasah dusturiyah: Studi kasus: objek wisata cipanas, kabupaten garut. Al-Afkar: Journal For Islamic Studies Journal, 9 (2). pp. 2410-2423. ISSN 2614-4905

Preview

Text (ARTIKEL) B-Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem Online Pajak Daerah Dalam Pemungutan Pajak Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Objek Wisata Cipanas, Kabupaten Garut) 2.pdf Download (578kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh data Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor pajak hotel dan wisata air di Kabupaten Garut yang masih menghadapi berbagai hambatan implementatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan Bupati Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang sistem online pajak daerah, mengkaji persepsi wajib pajak dan aparatur pajak, serta menganalisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Kerangka teoretis yang digunakan merujuk pada teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto yang mencakup lima dimensi utama, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum dan teori siyasah dusturiyah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan untuk menilai kesesuaian suatu regulasi dengan nilai-nilai hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik analisis deskriptif melalui pemanfaatan data sekunder dan hasil wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem online pajak daerah efektif pada sektor pajak hotel, yang ditunjukkan oleh konsistensi realisasi penerimaan yang melampaui target. Sebaliknya, pada sektor pajak hiburan yang merepresentasikan wisata air, efektivitas belum optimal. Ini terbukti meningkatkan transparansi, akurasi pelaporan, serta efektivitas pengawasan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek sosialisasi, kapasitas aparatur, dan kesiapan teknologi.

Actions (login required)

View Item