format implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 4 tahun 2008 tentang kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan di Pantai Labuan Teluk perspektif siyasah dusturiyah

Fathurrohman, M. and Asro, Asro and Amin, Muhammad (2026) format implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang nomor 4 tahun 2008 tentang kebersihan, keindahan, dan ketertiban lingkungan di Pantai Labuan Teluk perspektif siyasah dusturiyah. COMMUNITY: Jurnal Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 5 (1). pp. 462-473. ISSN 2964-5557

Preview

Text 32.+Fathurrohman+file+galley.pdf Download (350kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) Lingkungan di Pantai Teluk Labuan pada periode 2024–2025. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi lingkungan yang memprihatinkan, di mana data SIPSN 2024 mencatat timbulan sampah sebesar 191.868,84 ton per tahun namun hanya sekitar 34 persen yang berhasil dikelola, sementara Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 2024 menunjukkan skor rendah 44,7. Yang lebih krusial, kajian-kajian terdahulu tentang pengelolaan sampah pesisir dominan pada aspek teknis-administratif dan belum mengintegrasikan analisis filosofis-normatif Islam, sehingga membuka celah akademis yang belum terisi. Pantai Teluk Labuan yang pernah dinilai sebagai salah satu pantai terkotor di Indonesia oleh Pandawara Group pada 2023 masih menghadapi penumpukan sampah berulang meski telah dilakukan berbagai pembersihan massal, termasuk pengangkutan 27 ton sampah oleh PLN EPI pada Juni 2025. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam bersama lima kelompok informan kunci. Analisis mengintegrasikan tiga kerangka teoretis: teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, model implementasi kebijakan Edwards III, dan perspektif siyasah dusturiyah. Hasil penelitian mengidentifikasi empat hambatan struktural: keterbatasan sumber daya (skor SDM IKPS nol), rendahnya kesadaran masyarakat, hampir nihilnya penegakan sanksi (hanya empat kasus pelimpahan ke kejaksaan dalam tujuh bulan tanpa satu pun terkait pembuangan sampah pantai), serta topografi teluk yang memperparah akumulasi sampah. Dari perspektif siyasah dusturiyah, implementasi regulasi belum memenuhi tiga prinsip fundamental tata kelola Islam, sehingga dibutuhkan reformasi institusional yang mengintegrasikan penguatan regulasi formal dan nilai-nilai keislaman tentang kebersihan lingkungan.

Actions (login required)

View Item