Perlindungan anak dalam perkara fasakh karena murtad : Analisis putusan Pengadilan Agama Cibadak nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd

Al-Farisi, Salman and Hadi, Ahmad Maula and Ziaharah, Lena Ishelmiany (2026) Perlindungan anak dalam perkara fasakh karena murtad : Analisis putusan Pengadilan Agama Cibadak nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd. Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 6 (2). pp. 1-20. ISSN 2986-5409 (In Press)

Preview

Text Jurnal^LMSalman^LMAl-Farisi.pdf Download (576kB) | Preview

Abstract

INDONESIA: Penelitian ini mengkaji perlindungan anak dalam perkara fasakh akibat murtad berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd, dengan fokus pada konstruksi pertimbangan hukum hakim serta implikasinya dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan metode yuridis normatif yang didukung oleh wawancara dan studi kepustakaan serta analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan fasakh tersebut secara formil dan prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum, ditandai dengan terbuktinya unsur murtad sebagai dasar pengabulan fasakh serta dikabulkannya permohonan itsbat nikah. Terlepas dari kesesuaian tersebut, amar putusan tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak asuh anak (ḥaḍānah) maupun kewajiban nafkah anak, sehingga menimbulkan kekosongan normatif dalam aspek perlindungan anak. Kondisi ini berkaitan dengan penerapan asas ultra petita yang membatasi hakim untuk tidak memutus melebihi tuntutan para pihak. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, keadaan tersebut berpotensi mengurangi perlindungan terhadap ḥifẓ al-dīn dan ḥifẓ al-nasab. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hadhanah secara ex officio dalam perkara fasakh demi mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak secara lebih optimal dalam praktik peradilan. ENGLISH: This study examines child protection in fasakh cases resulting from apostasy based on the Decision of the Cibadak Religious Court Number 3112/Pdt.G/2024/PA.Cbd, focusing on the construction of the judge's legal reasoning and its implications from the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah. This research employs a descriptive-analytical approach and a normative juridical method, supported by interviews, library research, and judicial decision analysis. The findings indicate that the fasakh decision was formally and procedurally consistent with applicable legal provisions, as evidenced by the proven element of apostasy as the basis for granting the fasakh petition and the approval of the itsbat nikah application. Despite such compliance, the ruling did not explicitly regulate child custody (ḥaḍānah) rights or child support obligations, thereby creating a normative gap in the protection of children's rights. This condition is related to the application of the ultra petita principle, which limits judges from adjudicating matters beyond the claims submitted by the parties. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, this situation has the potential to diminish the protection of ḥifẓ al-dīn (protection of religion) and ḥifẓ al-nasab (protection of lineage). Therefore, regulatory reinforcement is needed to grant judges the authority to determine child custody ex officio in fasakh cases in order to more effectively realize the best interests of the child within judicial practice.

Actions (login required)

View Item