Pelaksanaan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dihubungkan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman mengadili perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di pengadilan: Studi kasus: Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Aisah, Putri Maharani Rahma (2026) Pelaksanaan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan dihubungkan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman mengadili perkara bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum di pengadilan: Studi kasus: Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 01_COVER.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 02_ABSTRAK.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) 03_KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 04_DAFTAR ISI.pdf Download (415kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 05_BAB I (1).pdf Download (575kB) | Preview
	Text (BAB II) 06_BAB II (1).pdf Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text (BAB III) 07_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (137kB)
	Text (BAB IV) 08_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (BAB V) 09_BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB)
	Text (LAMPIRAN) 11_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)

Abstract

Penyandang disabilitas digolongkan sebagai salah satu kelompok yang rentan yang mana sering mendapatkan perlakuan diskriminasi dan seringkali tidak mendapatkan hak-haknya. Kesetaraan hak dan kedudukan penyandang disabilitas merupakan prinsip utama yang menjamin bahwa semua orang dapat memiliki hak yang sama dalam mengakses keadilan. Sehubung dengan itu Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 sebagai langkah untuk memperkuat sistem peradilan yang adil, yang mana pengadilan diwajibkan menyediakan akomodasi yang layak agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dalam proses peradilan, termasuk peradilan pidana. Penelitian ini menganalisis norma hukum pengaturan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan. Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Pendekatan antara Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menjamin akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Grand Theory yaitu Teori Hak Asasi Manusia sebagai dasar pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Middle Theory yaitu Teori Keadilan untuk menganalisis pemberian keadilan bagi penyandang disabilitas dan Teori Negara Hukum untuk menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung. Application Theory yaitu Teori Hukum Pelayanan Publik untuk menganalisis fasilitas dan pelayanan yang diberikan pengadilan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, penelitiannya dilakukan dengan cara mengambil isu hukum terkait gejala perilaku hukum dalam masyarakat yang didapat secara objektif di lapangan yang berupa data, informasi, dan pendapat hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui perlakuan yang setara, nondiskriminatif, serta penyediaan akomodasi yang layak dalam seluruh proses peradilan. Implementasi di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Bale Bandung telah dilakukan melalui penyediaan layanan, sarana prasarana, dan peningkatan kapasitas aparatur, namun belum berjalan optimal karena masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas aksesibilitas, dan konsistensi pelayanan. Terdapat perbedaan pendekatan antara kedua pengadilan, dimana Pengadilan Negeri Bandung lebih unggul dalam sarana prasarana fisik, sedangkan Pengadilan Negeri Bale Bandung lebih menekankan penguatan kerja sama, kapasitas petugas, dan inovasi pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item