The Rejection of Itsbat Nikah for an Unauthorized Polygamous Marriage: A Study of Religious Court Decision of Jombang Number 2522/Pdt.G/2023/PA.Jbg

'Izza, Salma Salsabila and Hadi, Ahmad Maula and Ramdani, Riyan (2026) The Rejection of Itsbat Nikah for an Unauthorized Polygamous Marriage: A Study of Religious Court Decision of Jombang Number 2522/Pdt.G/2023/PA.Jbg. VRISSPRAK: International Jurnal Of Law, 10 (2). pp. 11-25. ISSN 2597-4491

Preview

Text The+Rejection+of+Itsbat+Nikah+Salma+Salsabila.pdf Download (425kB) | Preview

Abstract

ENGLISH: This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in the Jombang Religious Court Decision No. 2522/Pdt.G/2023/PA.Jbg, examine the status of permission for polygamy in a petition for itsbat nikah following the dissolution of the first marriage, and explore theimplications of the rejection of itsbat nikah for the second wife and children. The study employs an empirical-juridical approach using descriptive-analytical methods.Data were obtained through literature review,judgment analysis, and interviews with judges at the Jombang Religious Court.The results indicate that the application for itsbat nikah was rejected because, at the time the second marriage tookplace, Petitioner I was still legally married to his first wife and had not obtained permission for polygamy. Permission for polygamy is positioned as a substantive requirement determining the legality of a polygamous marriage under state law. This study found that the first marriage had been dissolved before the application for itsbat nikah was filed, meaning the polygamous condition which forms the basis for the requirement of permission for polygamy had ceased to exist. The rejection of the marriage validation affects the legal certainty of the secondwife’s and children’s status, particularly in administrative and civil law matters.This ruling highlights the tension between legal certainty,justice,and legal protection inresolving marriage validation cases arising from polygamy without permission. INDONESIA: Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2522/Pdt.G/2023/PA.Jbg, mengkaji kedudukan izin poligami dalam permohonan itsbat nikah setelah perkawinan pertama putus, serta menelaah implikasi penolakan itsbat nikah terhadap istri kedua dan anak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis putusan, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan itsbat nikah ditolak karena pada saat perkawinan kedua dilangsungkan Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan istri pertama dan tidak memperoleh izin poligami. Izin poligami diposisikan sebagai syarat substantif yang menentukan legalitas perkawinan poligami menurut hukum negara. Penelitian ini menemukan bahwa perkawinan pertama telah putus sebelum permohonan itsbat nikah diajukan sehingga kondisi poligami yang menjadi dasar kewajiban izin poligami telah berakhir. Penolakan itsbat nikah berdampak pada kepastian status hukum istri kedua dan anak, khususnya dalam aspek administrasi dan hubungan keperdataan. Putusan ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam penyelesaian perkara itsbat nikah akibat poligami tanpa izin.

Actions (login required)

View Item