Kebijakan pemerintah daerah Kota Depok terhadap penanggulangan anak putus sekolah berdasarkan pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok nomor 15 tahun 2013 perspektif siyasah dusturiyah

Al Adawiyah, Izzati Muadzah and Prasetyo, Ridwan Eko and Yana, Sutiana (2026) Kebijakan pemerintah daerah Kota Depok terhadap penanggulangan anak putus sekolah berdasarkan pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok nomor 15 tahun 2013 perspektif siyasah dusturiyah. Asas Wa Tandhim. Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, 6 (1). pp. 39-56. ISSN 2828-0504

[img]
Preview
Text
Izzati Muadzah Al Adawiyah_1223030055_HTN.pdf

Download (370kB) | Preview
Official URL: https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/articl...

Abstract

INDONESIA: Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang wajib belajar 12 tahun dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Dengan pendekatan yuridis-empiris yang dipadukan metode deskriptif-analitis dan bersifat kualitatif, ditemukan bahwa kebijakan verifikasi data, pendidikan kesetaraan, bantuan biaya, dan program sekolah swasta gratis menurunkan angka putus sekolah, meski terkendala integrasi data dan daya tampung. Analisis menunjukkan kebijakan sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan hifz al-'aql, namun memerlukan penguatan sistem data dan pemerataan akses ENGLISH: This study examines the implementation of Article 19 of Depok City Regional Regulation Number 15 of 2013 on the 12-year compulsory education policy within the framework of Siyasah Dusturiyah. Employing a qualitative juridical-empirical approach combined with descriptive-analytical methods, the study finds that data verification, equivalency education, financial assistance, and the free private school program have contributed to a decline in school dropout rates, notwithstanding persistent constraints related to data integration and school capacity. The analysis indicates that these policies are aligned with the principles of amanah, justice, and hifz al-'aql; however, their implementation still requires strengthened data governance and more equitable access to education.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: anak putus sekolah; hifz al-'aql; kebijakan pendidikan; Pasal 19 Perda Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013; Siyasah Dusturiyah Keywords: Article 19 of Depok City Regional Regulation Number 15 of 2013; educational policy; hifz al-'aql; school dropouts; Siyasah Dusturiyah
Subjects: Law
Law > Legal Systems
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Izzati Muadzah Al Adawiyah
Date Deposited: 06 Jul 2026 03:39
Last Modified: 06 Jul 2026 03:39
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/133784

Actions (login required)

View Item View Item