Pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah pada Produk handuk Lexury dalam perspektif hukum ekonomi Syariah: Sudi di Toko WT Kabuapten Tangerang

Yulia, Dien (2026) Pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah pada Produk handuk Lexury dalam perspektif hukum ekonomi Syariah: Sudi di Toko WT Kabuapten Tangerang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Keterangan bebas plagiarism.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) Bab 1.pdf Download (509kB) | Preview
	Text (BAB II) Bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (515kB)
	Text (BAB III) Bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB)
	Text (BAB IV) Bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB)
	Text (BAB V) Bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (324kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)

Abstract

Praktik pemberian hadiah oleh pelaku usaha kepada konsumen merupakan fenomena yang lazim ditemukan dalam dunia perdagangan, termasuk dalam lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di Toko WT ditemukan sebuah praktik pemberian hadiah disertai adanya syarat penambahan biaya yang ditetapkan oleh pemilik toko. Konsumen yang ingin mendapatkan hadiah tersebut harus membayar separuh dari harga barang tersebut. Dengan kata lain, konsumen tidak mendapatkan barang tersebut secara gratis. Hal ini menimbulkan adanya ketidakjelasan terhadap akad yang digunakan termasuk dalam akad hadiah atau akad jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah pada produk handuk lexury di Toko WT Kabupaten Tangerang serta mengetahui hukum jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah di Toko WT Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka berfikir yang penulis gunakan yaitu didasarkan pada konsep akad, jual beli, hadiah, dan multi akad, serta rujukan hukum berupa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada pemilik toko dan konsumen, serta data sekunder yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, jurnal, artikel, makalah, serta literatur lain yang relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah pada produk handuk lexury di Toko WT Kabupaten Tangerang berlangsung dalam dua rangkaian transaksi yaitu, akad jual beli barang sembako sebagai akad utama, kemudian diikuti dengan penawaran dua pilihan hadiah kepada konsumen yang berlangganan di Toko WT berupa handuk biasa tanpa syarat dan handuk lexury dengan syarat penambahan biaya sebesar Rp. 20.000. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli sebagai syarat mendapatkan hadiah di Toko WT Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa akad jual beli sembako hukummnya sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pemberian hadiah berupa handuk biasa tanpa syarat hukumnnya sah sebagai akad hadiah. Namun, pemberian hadiah berupa handuk lexury dengan syarat penambahan biaya sebesar Rp. 20.000 tidak dapat dikategorikan sebagai akad hadiah, melainkan lebih tepat diposisikan sebagai akad jual beli (mu’awadhah). Penggunaaan istilah “hadiah” untuk transaksi yang memerlukan pembayaran berpotensi menimbulkan gharar dan tadlis. Multi akad antara jual beli sembako dengan hadiah handuk biasa adalah sah dan sesuai syariah. Sementara multi akad antara jual beli sembako dengan handuk lexury yang disebut “hadiah” namun sejatinya jual beli memerlukan perbaikan penamaan akad agar sesuai dengan prinsip transparansi, kejujuran dan substansinya sebagaimana diatur dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DsN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Actions (login required)

View Item