Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) dalam peningkatan kinerja perangkat Desa dihubungkan kepada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

Rohiman, Enjang (2026) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) dalam peningkatan kinerja perangkat Desa dihubungkan kepada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1. (Cover).pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2. (Abstrak).pdf Download (213kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIASI) plagiasi Enjang Rohiman.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3. (Daftar Isi).pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4. (Bab I).pdf Download (526kB) | Preview
	Text (BAB II) 5. (Bab II).pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. (Bab III).pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. (Bab IV).pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8. (Bab V).pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. (Daftar Pustaka).pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10. (Lampiran).pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya fungsi dari Badan Permusyawaratan desa sebagai instrumen untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa. Secara normatif, Badan Permusyawartan Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja perangkat desa. Namun dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat pada kinerja perangkat desa yang masih belum maksimal, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan danrealitas dilapangan. Tujuan penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui dan mengukur sejauhmana implementasi aturan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa; 2). Untuk mengetahui konsep badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam meningkatkan kinerja perangkat Desa Campaga terutama dalam transparansi anggaran dana desa; 3). Untuk mengetahui langkah strategis yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa dalam menyikapi kendala yang ada dalam proses pelaksanaan pengawasan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori/prinsip Check and Balances dari Montesquieu sebagai Grand Theory supaya dapat mengkaji bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada pemerintah desa. Teori berikutnya yakni teori Otonomi Desa sebagai Middle Theory dan teori ketiga yakni teori peran sebagai Range Theory. Seluruh kerangka ini dirancang untuk menilai apakah sistem pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa di Desa Campaga sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk peningkatan sistem atau kinerja pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara di Kantor Desa Campaga, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa serta literatur pendukung lainnya. Teknik analisis dilakukan melalui klasifikasi data, telaah sumber serta interpretasi narasi berdasarkan kerangka teoritik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa implementasi tugas dan wewenang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah berjalan secara mendasar dengan adanya sistem yang dibuat. Namun, implementasi tersebut belum optimal dalam aspek peran pengawasan terhadap kinerja perangkat desa dan peran dalam mengawasi terhadap pelaksanaan penyusunan peraturan desa. Adapun kendala utama meliputi keterbatasan pemahaman sebagian anggota mengenai tugas dan fungsi serta Anggota BPD yang merupakan multi job holder. Upaya yang dilakukan BPD berupa peningkatan kapasitas kelembagaan BPD dan membangun mekanisme koordinasi yang fleksibel

Actions (login required)

View Item