Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 dan peraturan bupati nomor 47 tahun 2023 dalam penegakan hukum terhadap perilaku LGBT di Kabupaten Garut

Latifah, Sarah Naziyah and Suntana, Ija and Prasetyo, Ridwan Eko (2026) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap peraturan daerah nomor 13 tahun 2015 dan peraturan bupati nomor 47 tahun 2023 dalam penegakan hukum terhadap perilaku LGBT di Kabupaten Garut. At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, 12 (1). pp. 218-228. ISSN 2461-0410

Preview

Text 485-Article Text-2625-1-10-20260307.pdf Download (337kB) | Preview

Abstract

Fenomena perbuatan maksiat, termasuk perilaku LGBT, di Kabupaten Garut direspons melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anti Perbuatan Maksiat yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Larangan LGBT. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan terkait hak asasi manusia dan kewenangan otonomi daerah dalam membentuk regulasi berbasis nilai keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis norma pengaturan dalam Perbup Nomor 47 Tahun 2023, implementasinya di Kabupaten Garut, serta kesesuaiannya dengan prinsip Siyasah Dusturiyah. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah (maslahah ‘ammah, hifdz al-din, dan maqasid al-syari‘ah) yang dipadukan dengan teori hierarki peraturan perundang-undangan dan asas pembentukan peraturan yang baik. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup Nomor 47 Tahun 2023 merupakan aturan pelaksana yang sah dari Perda Nomor 13 Tahun 2015 dan tidak membentuk norma baru, melainkan memperjelas ruang lingkup larangan. Implementasinya lebih menekankan pendekatan preventif dan pembinaan dibandingkan represif, meskipun masih menghadapi kendala sumber daya dan tantangan menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan perlindungan hak individu. Secara normatif, kebijakan ini dinilai memiliki legitimasi dalam kerangka kemaslahatan umum, dengan catatan harus diterapkan secara adil dan proporsional.

Actions (login required)

View Item