Tinjauan hukum ekonomi syariah dan POJK Nomor 17 Tahun 2025 terhadap investasi sukuk pada layanan urun dana (Crowdfunding) syariah: Studi kasus platform URUN-RI

Karim, Aulia Akbar (2026) Tinjauan hukum ekonomi syariah dan POJK Nomor 17 Tahun 2025 terhadap investasi sukuk pada layanan urun dana (Crowdfunding) syariah: Studi kasus platform URUN-RI. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (314kB) | Preview
Preview	Text 4_daftarisi.pdf Download (319kB) | Preview
Preview	Text 5_bab1.pdf Download (754kB) | Preview
	Text 6_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) | Request a copy
	Text 7_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (191kB) | Request a copy
	Text 8_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text 9_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB) | Request a copy
	Text 10_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Transformasi teknologi digital di sektor jasa keuangan telah melahirkan inovasi Securities Crowdfunding Syariah sebagai solusi pendanaan bagi UMKM dan instrumen investasi inklusif bagi masyarakat. Namun, efisiensi digital tersebut membawa risiko gharar (ketidakjelasan), dan tadlis (penipuan) yang dapat mengancam keamanan dana pemodal. Kasus yang terjadi pada PT Dana Syariah Indonesia menjadi bukti bahwa terdapat mekanisme click-wrap agreement pada platform digital crowdfunding syariah. Peratuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai payung hukum bagi platform crowdfunding menjadi landasan penting agar unsur maisir, gharar, dan riba dapat terhindar dari segala praktik khususnya yang berkaitan dengan crowdfunding syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme operasional investasi sukuk pada platform digital crowdfunding syariah URUN-RI, meninjau kesesuaian POJK Nomor 17 Tahun 2025 dalam praktik digital pada platform URUN-RI, serta mengevaluasi kesesuaian operasional platform tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. 140 Tahun 2021. Kerangka penelitian ini mengintegrasikan standar ideal (das sollen) yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, regulasi OJK, dan Fatwa DSN-MUI terhadap realitas praktik (das sein) investasi digital pada platform crowdfunding syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi digital pada platform URUN-RI serta studi pustaka (library research). Data primer yang digunakan berupa hasil observasi platform digital URUN-RI. Data sekunder yang digunakan merupakan bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan nonhukum Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) mekanisme investasi sukuk melibatkan proses digital yang terstruktur melalui tahapan seleksi dan penggunaan kontrak elektronik (e-contract). Guna memastikan legalitas bisnis serta keberadaan aset pendukung (underlying asset) pendaftaran pemodal harus melalui verifikasi E-KYC dan seleksi ketat penerbit melalui tahapan uji kelayakan (due diligence); 2) POJK Nomor 17 Tahun 2025 memberikan perlindungan hukum preventif yang kuat melalui kewajiban pemisahan aset (asset segregation) dan standar transparansi informasi; dan 3) dari aspek Hukum Ekonomi Syariah, praktik investasi sukuk digital menggunakan konstruksi multi-akad (al-uqud al-murakkabah) serta mitigasi unsur Maysir, Gharar, Riba yang diawasi secara aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Actions (login required)

View Item