Analisis yuridis pembebasan biaya pendidikan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 perspektif siyasah dusturiyah

Nurkania, Riva (2026) Analisis yuridis pembebasan biaya pendidikan berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 perspektif siyasah dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) RIVA NURKANIA 1223030100 (SKRIPSI)-1 (1).pdf Download (42kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) RIVA NURKANIA 1223030100 (SKRIPSI)-2.pdf Download (433kB) | Preview
Preview	Text (SUKET BEBAS PLAGIASI) Surat Ket Plagiarism Riva Nurkania (1).pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) RIVA NURKANIA 1223030100 (SKRIPSI)-10-13.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) RIVA NURKANIA 1223030100 (SKRIPSI)-14-36 (1).pdf Download (861kB) | Preview
	Text (BAB II) RIVA NURKANIA 1223030100 (SKRIPSI)-37-55.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB)
	Text (BAB III) RIVA NURKANIA 1223030100 (SKRIPSI)-56-61.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB)
	Text (BAB IV) RIVA NURKANIA 1223030100 (SKRIPSI)-62-107.pdf Restricted to Registered users only Download (940kB)
	Text (BAB V) RIVA NURKANIA 1223030100 (SKRIPSI)-108-109.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) RIVA NURKANIA 1223030100 (SKRIPSI)-110-113.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN RIVA NURKANIA (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (732kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelekangi oleh pendidikan dasar gratis merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, ketimpangan akses pendidikan masih terjadi akibat biaya pendidikan, khususnya di sekolah swasta. Permasalahan tersebut mendorong dilakukannya pengujian konstitusional yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan tanggung jawab negara dan wajib diselenggarakan tanpa biaya baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, implikasinya terhadap tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak pendidikan dasar, serta tinjauannya dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin akses pendidikan yang adil, merata, dan tanpa diskriminasi sebagai wujud negara kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan teori welfare state, teori kekuasaan kehakiman khususnya judicial activism untuk menganalisis peran progresif Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak konstitusional warga negara, serta teori Siyasah Dusturiyah yang menekankan prinsip al-‘adl, maslahah al-‘ammah, dan masuliyah ad-dauliyah negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, jurnal ilmiah, serta literatur hukum tata negara dan fiqh siyasah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum terhadap norma konstitusi, peraturan pendidikan nasional, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Putusan tersebut mencerminkan praktik judicial activism karena Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran progresif terhadap hak pendidikan sebagai hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi tanpa diskriminasi. (2) Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara yuridis mempertegas kewajiban negara untuk menjamin pendidikan dasar gratis tidak hanya pada sekolah negeri tetapi juga sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. (3) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah putusan tersebut sejalan dengan prinsip al-‘adl, al-mas’uliyah, dan maslahah al-‘ammah karena bertujuan melindungi hak dasar masyarakat serta mewujudkan kemaslahatan umum melalui pendidikan yang inklusif dan merata.

Actions (login required)

View Item