Kebijakan Negara Indonesia terhadap pengungsi rohingya dalam peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri perspektif siyasah dauliyah

Avriliani, Rossa (2026) Kebijakan Negara Indonesia terhadap pengungsi rohingya dalam peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri perspektif siyasah dauliyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text 1_cover.pdf Download (183kB) | Preview
Preview	Text 2_abstrak.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text 3_skbebasplagiarism.pdf Download (238kB) | Preview
Preview	Text 4_daftar isi.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text 5_bab 1.pdf Download (529kB) | Preview
	Text 6_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | Request a copy
	Text 7_bab 3.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text 8_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (709kB) | Request a copy
	Text 9_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB) | Request a copy
	Text 10_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) | Request a copy
	Text 11_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya arus kedatangan etnis Rohingya ke Indonesia, yang dipicu oleh tindakan persekusi secara sistematis serta hilangnya status kewarganegaraan mereka akibat pemberlakuan Burma Citizenship Law 1982 di Myanmar. Menariknya, meskipun Indonesia tidak termasuk dalam negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 maupun Protokol 1967, negara ini nyatanya terus menjadi tujuan transit yang secara aktif menampung para pengungsi Rohingya. Situasi inilah yang kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan akademis, yakni bagaimana sesungguhnya kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya melalui Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, seberapa jauh kebijakan tersebut selaras dengan ketentuan Konvensi Pengungsi 1951, serta bagaimana kebijakan Indonesia terkait penanganan pengungsi Rohingya jika dikaji dari sudut pandang siyasah dauliyah. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis formulasi kebijakan negara Indonesia terhadap pengungsi Rohingya, (2) menganalisis relevansi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dengan Konvensi 1951, dan (3) menganalisis pandangan siyasah dauliyah terhadap kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya. Kerangka berpikir didasarkan pada teori Hak Asasi Manusia (John Locke) mengenai hak-hak kodrati manusia. Teori State Responsibility (Asbjorn Eide) tanggung jawab negara meliputi menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Teori Siyasah Dauliyah sebagai kerangka normatif Islam dalam mengatur hubungan antarnegara dan pemberian perlindungan kepada orang asing. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa Konvensi Pengungsi 1951 dan Perpres Nomor 125 Tahun 2016, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Formulasi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan amanat Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. (2) Relevansi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dengan Konvensi 1951 terlihat pada aspek definisi pengungsi, pengakuan implisit prinsip non-refoulement melalui mekanisme pemulangan sukarela, dan pengakuan peran UNHCR. (3) Dalam perspektif siyasah dauliyah, kebijakan Indonesia selaras dengan empat prinsip suaka politik Islam yakni larangan pemulangan, larangan penahanan pengungsi yang masuk tanpa izin, larangan diskriminasi, dan fleksibilitas aturan, serta sesuai dengan prinsip kerja sama (al-ta'awwun) melalui kolaborasi dengan UNHCR dan IOM.

Actions (login required)

View Item