Pendampingan hukum terhadap perempuan korban revenge porn di media sosial: Studi kasus di UPTD PPA Kabupaten Karawang

Fazriani, Enrica Nurliza and UNSPECIFIED (2026) Pendampingan hukum terhadap perempuan korban revenge porn di media sosial: Studi kasus di UPTD PPA Kabupaten Karawang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) Abstrak.pdf Download (43kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME) Keterangan Bebas Plagiarisme.pdf Download (318kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (315kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (302kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (56kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text (LAMPIRAN) Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (824kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus revenge porn sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang banyak menimpa perempuan di media sosial. Karakteristik revenge porn yang melibatkan unsur consent dalam pembuatan konten intim menimbulkan anggapan bahwa korban turut memiliki andil dalam peristiwa yang dialaminya. Sehingga korban kerap mengalami victim blaming dan reviktimisasi, sehingga korban tidak sepenuhnya ditempatkan sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pendampingan hukum terhadap perempuan korban revenge porn yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Karawang, kendala dan upaya yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon yang menekankan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga hak dan martabat setiap individu dari tindakan sewenang-wenang. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan pendampingan hukum terhadap perempuan korban revenge porn telah memenuhi hak-hak korban dalam aspek penanganan, perlindungan, dan pemulihan guna mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum yang diberikan meliputi penerimaan laporan, konsultasi dan bantuan hukum, pendampingan selama proses pemeriksaan dan persidangan, penguatan psikologis, rehabilitasi sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga reintegrasi sosial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti hambatan interal dalam penyediaan fasilitas untuk korban penyandang disabilitas, serta hambatan eksternal meliputi rendahnya keberanian korban untuk melapor, keterbatasan kemampuan aparat dalam menangani kejahatan berbasis digital, serta stigma sosial dan victim blaming terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus siber, serta sosialisasi hukum yang lebih masif agar perlindungan hukum terhadap korban revenge porn dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada korban.

Actions (login required)

View Item