Pertanggungjawaban tindak pidana anggota militer atas penyebaran informasi rahasia negara melalui media sosial pada lingkup Pengadilan Militer II-09 Bandung

sofari, Nu'man (2026) Pertanggungjawaban tindak pidana anggota militer atas penyebaran informasi rahasia negara melalui media sosial pada lingkup Pengadilan Militer II-09 Bandung. Masters thesis, uin sunan gunung djati bandung.

Preview	Text (COVER) Cover Perbaikan Sidang.pdf Download (492kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK MW Numan.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (SURAT PLAGIASI) SURAT PLAGIASI Numan Sofari Hafid-.pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) Daftar Isi WM-9-11.pdf Download (547kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I WM.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II WM.pdf Restricted to Registered users only Download (647kB)
	Text (BAB III) BAB III WM.pdf Restricted to Registered users only Download (691kB)
	Text (BAB IV) BAB IV WM.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (BAB V) BAB V WM.pdf Restricted to Registered users only Download (442kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Dapus WM.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana anggota militer terhadap penyebaran informasi rahasia via media sosial di Indonesia, menyoroti ketidakjelasan pengaturan dan penerapan hukum dalam peradilan militer. Fenomena ini tampak dari meningkatnya ancaman siber terhadap pertahanan negara, yang berisiko memicu kebocoran data sensitif, data taktis operasional, informasi intelijen. Secara empiris, konvergensi teknologi informasi dan media sosial melahirkan kejahatan siber baru yang mengancam keamanan nasional, sementara secara normatif, diperlukan payung hukum pidana yang komprehensif. KUHPM belum spesifik mengatur kejahatan ini, dan UU ITE belum sepenuhnya mengakomodasi subjek hukum militer. Kesenjangan tersebut memperkuat urgensi penelitian ini untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana militer terhadap penyebaran informasi rahasia melaluimedia sosial di Pengadilan Militer II-09 Bandung serta mengkonstruksi model hukum yang ideal dalam menangani konvergensi tindak pidana militer dan kejahatan siber berdasarkan teori sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana militer terhadap penyebaran informasi rahasia melalui media sosial di Pengadilan Militer II-09 Bandung. Tujuannya adalah mengkonstruksi model hukum yang ideal untuk menangani konvergensi tindak pidana militer dan kejahatan siber, berdasarkan teori sistem peradilan pidana. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori Teori Negara Hukum sebagai grand theory, Teori Penegakan Hukum Pidana sebagai middle theory, dan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai applied theory. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menelaah hubungan antara penegakan hukum terhadap anggota militer dalam pertanggungjawaban pidana tindak pembocoran informasi rahasia melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris yang menitikberatkan pada implementasi hukum dalam kenyataan sosial, termasuk bagaimana ketentuan hukum pidana militer diterapkan terhadap anggota militer yang melakukan pelanggaran hukum terkait penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi rahasia militer melalui media sosial didominasi penggunaan WhatsApp dan Facebook, dengan penerapan Pasal 126 KUHPM yang sering dikombinasikan dengan ketentuan UU ITE. Hakim mempertimbangkan unsur kesengajaan, klasifikasi informasi, dan motif pelaku dalam menjatuhkan pidana. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana militer belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan kejahatan siber, sehingga diperlukan reformulasi hukum, penguatan kapasitas penegak hukum, dan pengembangan doktrin pertanggungjawaban pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum di bidang pertahanan siber.

Actions (login required)

View Item