Implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin melalui distribusi bantuan sosial: Perspektif siyasah dusturiyyah

Firdaus, Aris Abburahman and Pelita, Bobang Noorisnan and Prasetyo, Ridwan Eko (2026) Implementasi undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin melalui distribusi bantuan sosial: Perspektif siyasah dusturiyyah. Journal of Progressive Law and Legal Studies (JPLLS), 4 (2). pp. 149-162. ISSN 2986-9145

Preview

Text 04+2513+Implementation+of+Law+No.+13+of+2011.pdf Download (578kB) | Preview

Abstract

Kemiskinan sebagai persoalan multidimensional menuntut kebijakan bantuan sosial yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil secara substantif, sehingga implementasi di tingkat lokal menjadi krusial untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin melalui distribusi bantuan sosial di Desa Gambarsari, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas distribusi bantuan sosial, serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif siyasah dusturiyyah. Kajian teori menitikberatkan pada konsep implementasi kebijakan publik, validitas data kesejahteraan sosial, serta prinsip amanah dan keadilan dalam hukum tata negara Islam. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara administratif, namun belum optimal secara substantif. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas distribusi bantuan sosial yaitu ketidaktepatan sasaran, lemahnya validitas data, serta kurangnya transparansi dan pengawasan. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya prinsip keadilan dan amanah dalam distribusi bantuan sosial. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan analisis implementasi kebijakan bantuan sosial melalui integrasi pendekatan hukum positif dan perspektif siyasah dusturiyyah, sehingga memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat tata kelola bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat.

Actions (login required)

View Item