Penegakan hukum tindak pidana penipuan online melalui media sosial di Polda Jabar perspektif hukum pidana Islam

Eriyan, Muhammad and Kholid, Muhamad and Sumardi, Didi (2026) Penegakan hukum tindak pidana penipuan online melalui media sosial di Polda Jabar perspektif hukum pidana Islam. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Sosial di Polda Jabar Perspektif Hukum Pidana Islam, 7 (1). pp. 21-37. ISSN 2723--6021

Preview

Text Naskah Resmi Jurnal Eriyan 2026.pdf Download (493kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan online melalui media sosial di Polda Jawa Barat berdasarkan hukum positif Indonesia. Meningkatnya kasus penipuan online menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan penegakan hukum di era digital, meskipun perangkat peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan dan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik penanganan tindak pidana penipuan online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan aparat Ditressiber Polda Jawa Barat, observasi, dan studi kepustakaan terhadap ketentuan hukum yang relevan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif ketentuan hukum telah mengatur secara jelas mengenai larangan dan ancaman pidana terhadap penipuan berbasis elektronik. Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana forensik digital, kesulitan dalam pelacakan pelaku, serta hambatan koordinasi dengan instansi terkait. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, optimalisasi sarana pendukung penegakan hukum digital, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Actions (login required)

View Item