Sanksi tindak pidana pemalsuan uang sebagai kejahatan ekonomi dalam pasal 34 sampai 37 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang perspektif hhukum pidana Islam

Maulana, Muhammad (2026) Sanksi tindak pidana pemalsuan uang sebagai kejahatan ekonomi dalam pasal 34 sampai 37 undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang perspektif hhukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text Muhammad Habib_1223060114_HPI_pernyataan.pdf Download (536kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (413kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (447kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (251kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (90kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | Request a copy

Abstract

Fenomena tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia masih menjadi persoalan hukum. Data Bank Indonesia tahun 2024 mencatat rasio temuan uang palsu sebesar 4 piece per million (ppm), dengan jumlah temuan sekitar 8 ribu hingga 32 ribu lembar per bulan selama periode Mei 2023 hingga Mei 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran uang palsu masih terjadi dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengkaji perspektif hukum pidana Islam, serta menelaah relevansi sanksi dalam kedua sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum dan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang; mengkaji tindak pidana pemalsuan uang dalam perspektif hukum pidana Islam dengan menelaah klasifikasi jarimah dan dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan harta; serta menganalisis relevansi sanksi pidana dalam hukum positif dengan sanksi dalam hukum pidana Islam untuk mengetahui persamaan, perbedaan, serta tujuan pemidanaan dalam kedua sistem hukum. Landasan teori penelitian ini meliputi teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, dan teori keadilan sebagai dasar analisis hukum positif. Dalam perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini menggunakan konsep jarimah tazir dan maqasid syariah, khususnya hifz al-mal, sebagai dasar perlindungan terhadap harta dan penentuan sanksi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, serta sumber hukum Islam berupa Al-Quran, hadits, dan pendapat ulama Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pemalsuan uang telah diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011, namun penerapannya masih belum optimal. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk jarimah ta'zir karena mengandung unsur penipuan dan merugikan harta orang lain. Hukum positif menitikberatkan pada pidana penjara dan denda, sedangkan hukum pidana Islam berorientasi pada kemaslahatan, pencegahan, dan efek jera. Kedua sistem hukum sama sama bertujuan melindungi harta dan menjaga keadilan ekonomi.

Actions (login required)

View Item