Perlindungan hukum bagi Jurnalis oleh Dewan Pers dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers

Rahma, Nadya Oktaviani (2026) Perlindungan hukum bagi Jurnalis oleh Dewan Pers dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER-1.pdf Download (146kB) | Preview
Preview	Text ABSTRAK (17).pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (BEBAS PLAGIARISME) Keterangan Bebas Plagiarisme.pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI-1.pdf Download (223kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I-1.pdf Download (920kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II-1.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB)
	Text (BAB III) BAB III-1.pdf Restricted to Registered users only Download (318kB)
	Text (BAB IV) BAB IV-1.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB)
	Text (BAB V) BAB V-1.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA-1.pdf Restricted to Registered users only Download (462kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis. Meskipun Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin perlindungan hukum bagi wartawan, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat peningkatan kasus sebanyak 48 (2021), 68 (2022), 99 (2023), 73 (2024) dan 89 (2025), dengan aparat negara sebagai pelaku dominan. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan hukum oleh Dewan Pers belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam menangani laporan kasus kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2021–2025, mengidentifikasi kendala yang dihadapi Dewan Pers dalam memberikan perlindungan hukum bagi jurnalis, serta mengkaji upaya yang dilakukan Dewan Pers untuk mengatasi kendala tersebut. Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum sebagai landasan analisis yang membagi perlindungan hukum ke dalam bentuk preventif dan represif. Teori ini dipilih karena relevansinya dalam menganalisis efektivitas peran Dewan Pers dalam memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis yang mengalami kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan Tim Tenaga Ahli Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers serta data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum oleh Dewan Pers dilakukan melalui koordinasi dengan Kepolisian, pembentukan Satnaspers (Satuan Tugas Nasional Keselamatan Pers), serta pemberian keterangan ahli di pengadilan. Namun, pelaksanaannya belum efektif karena rekomendasi Dewan Pers tidak mengikat, impunitas pelaku tinggi, dan angka kekerasan terus meningkat. Kendalayang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan dan sumber daya Dewan Pers, rendahnya kesadaran aparat penegak hukum, konflik regulasi antara UU Pers dan UU ITE, serta lemahnya penegakan hukum. Upaya yang dijalankan antara lain penguatan MoU, pembentukan Satnaspers bersama Komnas HAM, LPSK, dan Komnas Perempuan, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi. Meski demikian, secara keseluruhan upaya tersebut masih lebih berfokus pada perlindungan yang bersifat represif dibandingkan perlindungan preventif.

Actions (login required)

View Item