Analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter gigi dalam perspektif hukum pidana Islam

Siddiqa, Dhea and Faizal, Enceng Arif and Rozikin, Opik (2026) Analisis putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps tentang tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter gigi dalam perspektif hukum pidana Islam. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 15 (2). ISSN 2252-5289 (printed) 2615-5622 (online)

Preview

Text 12+FIX+-+JURNAL+S1+-+DHEA+SIDDIQA+-+SUBMIT+MAQASHID.pdf Download (567kB) | Preview

Abstract

Abstrack : The crime of abortion is a complex issue because it relates not only to positive legal aspects but also to dimensions of Islamic criminal law. In Decision Number 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, the case examined relates to the practice of illegal abortion performed by unauthorized medical personnel on a woman, resulting in the unlawful termination of pregnancy. This case raises legal issues, particularly regarding the fulfillment of the elements of the crime and the judge's considerations in imposing sanctions, making it worthy of further study from an Islamic criminal law perspective. This study aims to analyze the judge's legal considerations, identify the fulfillment of the elements of the crime in the decision, and assess the appropriateness of the sanctions imposed from an Islamic criminal law perspective. The method used is a normative juridical approach utilizing a conceptual approach and case studies focusing on court decisions. The results show that the judge's considerations are based on the fulfillment of the elements of the crime of abortion according to positive law, while still taking into account mitigating factors. The novelty of this research lies in the comparative analysis between the judge's considerations in positive law and the concept of punishment in Islamic criminal law regarding the crime of illegal abortion carried out by medical personnel, particularly in determining the type of sanction based on the age of the fetus before the blowing of the soul. Meanwhile, from the perspective of Islamic criminal law, the act does not meet the qualifications of a crime subject to qiṣaṣ or diyat sanctions because the age of the fetus has not reached the stage of blowing the soul, so the more appropriate sanction is in the form of a ta'zir crime. The implications of this research are expected to be an academic contribution and consideration for law enforcement in understanding the application of sanctions for the crime of abortion more comprehensively through the approach of positive law and Islamic criminal law. Keywords: illegal abortion, Islamic criminal law, ta'zir, sentencing, judicial considerations Abstrak : Tindak pidana aborsi merupakan persoalan yang bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga melibatkan dimensi hukum pidana Islam. Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Dps, perkara yang diperiksa berhubungan dengan praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis tanpa kewenangan terhadap seorang perempuan, yang mengakibatkan berakhirnya kehamilan secara melawan hukum. Kasus ini memunculkan permasalahan yuridis, khususnya terkait dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim, mengidentifikasi terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam putusan, serta menilai kesesuaian sanksi yang dijatuhkan berdasarkan perspektif hukum pidana Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan konseptual dan studi kasus yang berfokus pada putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana aborsi menurut hukum positif, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang bersifat meringankan. Novelty penelitian ini terletak pada analisis komparatif antara pertimbangan hakim dalam hukum positif dengan konsep pemidanaan dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis, khususnya pada penentuan jenis sanksi berdasarkan usia janin sebelum peniupan ruh. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut belum memenuhi kualifikasi jarimah yang dikenai sanksi qiṣaṣ atau diyat karena usia janin belum mencapai tahap peniupan ruh, sehingga sanksi yang lebih tepat adalah dalam bentuk jarimah ta‘zir. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dan bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam memahami penerapan sanksi tindak pidana aborsi secara lebih komprehensif melalui pendekatan hukum positif dan hukum pidana Islam. Kata kunci: aborsi ilegal, hukum pidana Islam, ta’zir, pemidanaan, pertimbangan hakim

Actions (login required)

View Item