TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP KEDUDUKAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXIII/2025

Fajrurrahman, Muhammad Azwar and Rizal, Lutfi Fahrul and Tresnayadi, Budi TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP KEDUDUKAN BAZNAS DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XXIII/2025. al-Afkar: Journal for Islamic Studies, 2 (1). pp. 1-12. ISSN 2614-4905

Preview

Text 3472++Muhammad+Azwar+Fajrurrahman+Dkk+Galley.pdf Download (589kB) | Preview

Abstract

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami penguatan kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai otoritas utama dalam pengelolaan zakat nasional. Konstruksi tersebut menimbulkan persoalan karena BAZNAS menjalankan fungsi ganda sebagai regulator sekaligus operator. Perdebatan tersebut semakin menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025 yang menolak permohonan uji materi terhadap ketentuan kewenangan BAZNAS. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum BAZNAS dalam sistem pengelolaan zakat nasional, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXIII/2025, serta menilai fungsi ganda BAZNAS dalam perspektif siyasah maliyah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan hukum Islam. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur fikih siyasah, serta jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi ganda BAZNAS sah secara konstitusional, namun secara normatif dalam perspektif siyasah maliyah menuntut penguatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan distributif agar pengelolaan zakat tetap sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik. KATA KUNCI: BAZNAS, Putusan Mahkamah Konstitusi, Siyasah Maliyah

Actions (login required)

View Item