Implementasi keputusan Menteri Sosial no. 262/HUK/2022 tentang kriteria penerima bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut perspektif siyasah dusturiyah : Studi kasus Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut

Paramita, Desi (2026) Implementasi keputusan Menteri Sosial no. 262/HUK/2022 tentang kriteria penerima bantuan sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut perspektif siyasah dusturiyah : Studi kasus Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-1.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-2.pdf Download (261kB) | Preview
Preview	Text (KETERANGAN BEBAS PLAGIARISM) Surat Keterangan Bebas Plagiasi_DESI PARAMITA.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-11-12.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-15-38.pdf Download (514kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-39-71.pdf Restricted to Registered users only Download (602kB)
	Text (BAB III) BAB III_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-72-81.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB)
	Text (BAB IV) BAB IV_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-82-121.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB)
	Text (BAB V) BAB V_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-122-124.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-125-131.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN_DESI PARAMITA_NIM 1223030026_SKRIPSI IMPLEMENTASI KEPMENSOS NO 262HUK2022-134-192.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Bantuan sosial merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Penentuan penerima bantuan diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 yang menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar penetapan sasaran. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan ketidaktepatan sasaran. Fenomena di Desa Sukamurni, Kabupaten Garut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kriteria normatif dengan kondisi nyata di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022 tentang kriteria penerima bantuan sosial, (2) Kendala dalam mengimplementasikan Kepmensos No. 262/HUK/2022, (3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Kepmensos No. 262/HUK/2022. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan publik, teori keadilan sosial, dan teori Siyasah Dusturiyah. Teori implementasi kebijakan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dijalankan. Teori keadilan sosial digunakan untuk menilai sejauh mana distribusi bantuan sosial telah memenuhi prinsip keadilan. Sementara itu, teori Siyasah Dusturiyah membantu memahami bagaimana pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan tanggung jawab penguasa (mas’uliyah al-hukkam). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku serta keterkaitannya dengan kondisi faktual di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni berupaya memberikan gambaran sekaligus analisis secara sistematis terhadap implementasi kebijakan bantuan sosial. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan secara prosedural telah berjalan sesuai mekanisme melalui sistem DTKS, namun secara substantif belum optimal dalam mewujudkan ketepatan sasaran. (2) Kendala utama meliputi komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, struktur birokrasi yang terpusat, serta permasalahan administratif data. (3) Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, implementasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maslahah), dan tanggung jawab penguasa (mas’uliyah al-hukkam), sehingga manfaat bantuan sosial belum dirasakan secara optimal oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Actions (login required)

View Item