Asas equality before the law dalam putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013.Jkt.Tim tentang kelalaian lalulintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia perspektif hukum pidana Islam

Kurniawan, Andri (2018) Asas equality before the law dalam putusan nomor: 151/Pid.Sus/2013.Jkt.Tim tentang kelalaian lalulintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia perspektif hukum pidana Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ Abstrak.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (107kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (663kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Restricted to Registered users only Download (883kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (603kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftar pustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (207kB) | Request a copy

Abstract

Asas equality befor the law diartikan sebagai persamaan di hadapan hukum ‎atau penundukan yang sama dari semua golongan yang berarti tidak ada orang ‎yang berada di atas hukum. Asas ini merupakan salah satu dari tiga arti Rule Of ‎Law (Negara Hukum), hal ini muncul dari system hukum modern yang diilhami ‎oleh paradigma positivisme hukum yang beranggapan bahwa hukum itu harus ‎objektif dan steril dari pengaruh apapun diluar hukum. Implementasi asas equality ‎befor the law dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim ini menarik ‎untuk di teliti lebih lanjut karena terdakwa adalah anak bungsu dari mentri ‎Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.‎ Permasalahan dalam penelitian ini adalah:(1) Bagaimana kriteria asas ‎equality befor the law dalam Hukum Pidana Islam? (2) Bagaimana implementasi ‎asas equality befor the law dalam putusan No 151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim? (3) ‎Bagaimana relevansi Putusan No.151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim. dengan Hukum ‎Pidana Islam?‎ Kerangka pemikiran dari penelitian ini yaitu bahwa persamaan manusia ‎dalam Hukum Islam dikenal dengan (Al-Musa’wah) dasar hukumnya terdapat ‎dalam Piagam Madinah, Al-Qur’an dan Hadits, yang pada prinsipnya setiap orang ‎yang bersalah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tanpa kecuali. ‎ Metode penelitian yang digunakan adalah motode Content Analysis ‎‎(analisis isi) yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu ‎masalah yang bersifat teoritik dan normatif berdasarkan isi atau materi yang ‎terdapat dalam berbagai literatur atau teks. Metode ini digunakan untuk ‎melakukan analisis terhadap pelaksanaan/penerapan Asas equality befor the law ‎dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. ‎Tim. Dengan menelaah mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pertimbangan, ‎sampai Putusan Hakim.‎ Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan: (1) ‎Kriteria equality befor the law dalam hukum Islam bahwa semua manusia dan ‎golongan disamakan secara utuh Islam tidak memandang agama, ras, suku bangsa, ‎jabatan, harta, tahta dan kedudukan semua dipandang sama dan sederajat. (2) ‎Tuntutan Jaksa penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan dan akibat yang di ‎timbulkan terdakwa sebagaimana telah di atur dalam UU No.22 Tahun 2009 ‎Tentang (LLAJ). Selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi ‎terdakwa dalam pertimbangan hakim yang lain dengan menggunakan sifat ‎Karakteristik restorative justice yaitu mengembalikan konflik kepada pihak korban, ‎terdakwa, dan masyarakat yang berdasarkan pada kepentingan para pihak maka ‎adil dan patut bila majelis hakim hanya menjatuhkan pidana bersyarat karna telah ‎memenuhi hakikat dari equality befor the law. (3) Terdapat relevansi dalam ‎Putusan No.151/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim dengan Hukum Pidana Islam dimana ‎sanksi yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa M.Rasyid Amrullah Rajasa ‎merupakan bagian dan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana Islam‎

Actions (login required)

View Item